Bengkulu, – Dugaan penyimpangan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 senilai Rp26 miliar menuai perhatian publik. Sejumlah aktivis antikorupsi dan pemerhati tata kelola anggaran mendesak agar penggunaan dana hibah tersebut diaudit secara menyeluruh dan dibuka secara transparan kepada publik.
Sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Provinsi Bengkulu, Soni Taurus, ST menilai polemik dana hibah Pilkada tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, dana Pilkada bersumber dari keuangan negara sehingga wajib dikelola secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dana Pilkada bukan uang pribadi dan bukan pula dana politik kelompok tertentu. Itu uang negara. Karena itu, penggunaannya harus terbuka dan bisa diaudit kapan saja,” tegasnya.
Ia menilai, munculnya dugaan perubahan adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanpa keterlibatan DPRD berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola anggaran daerah.
“Jika benar adendum dilakukan tanpa melibatkan DPRD, maka ini patut dipertanyakan. Fungsi pengawasan DPRD seharusnya tidak dikesampingkan,” ujarnya.
Senada, salah satu Tokoh Pemuda Rejang Lebong, Riki Febrian menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana Pilkada merupakan kunci menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.
“Dalam konteks dana hibah Pilkada, setiap perubahan anggaran harus memiliki dasar hukum yang jelas dan disampaikan secara terbuka. Jika tidak, akan menimbulkan kecurigaan publik dan berpotensi melanggar aturan,” katanya.
Ia menambahkan, langkah cepat dari aparat penegak hukum diperlukan agar polemik dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan tidak ada kompromi dalam penegakan hukum. Kasus yang menyangkut dana publik harus diusut tuntas, siapa pun yang terlibat,” pungkasnya.(arie)
