Bengkulu Utara – Organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, akan akan mendatangi Kantor DPRD setempat pada awal pekan depan, Jumat 17 Desember 2021.
Mengandeng organisasi masyarakat Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya, para pelaku media ini bakal meminta klarifikasi terkait anggaran publikasi yang dinilai di-monopoli segelintir oknum.
“Hingga saat ini, kami belum mendapatkan klarifikasi terkait dugaan monopoli anggaran publikasi di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara. Banyak hal yang akan disampaikan. Kita lihat besok Senin. Saat ini kami masih mengurus segala sesuatunya,” kata Ketua SMSI Bengkulu Utara, Ismail Yugo.
Selain menyuarakan pendapat, sejumlah aksi akan dilakukan pada demonstrasi di depan gedung parlemen. Para pelaku media di Bumi Ratu Samban ini menilai adanya monopoli anggaran publikasi di penghujung Tahun 2021. Tak hanya tebang pilih, dugaan intervensi dari oknum pejabat tinggi disebut-sebut menjadi dalang polemik. Polemik inipun tengah ramai menjadi buah bibir dalam sepekan terakhir.
Tak hanya di lingkungan Kesekretariatan Dewan, desas desus lobi oknum pejabat tinggi ini, menjadikan segelintir media online mampu meraup pundi-pundi di beberapa instansi sehingga media lainnya hanya gigit jari.
Sejumlah pewarta sempat meminta klarifikasi terkait dugaan monopoli ini, namun sejumlah pejabat publik terkesan bungkam dengan niatan agar polemik tak kian menjadi. Saat dikonfirmasi, Kesekretariatan DPRD Bengkulu Utara memilih irit dengan menjanjikan semua aspirasi aja dijawab saat acara bersama di meja kopi.
Saat dikonfirmasi, sejumlah instansi Organisasi Perangkat Daerah lainnya memilih berdiam diri. Bak mucikari, sejumlah pewarta bahkan sempat ditawari dana iklan agar polemik tak makin menjadi.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bengkulu Utara Suheri Kasmudi mengatakan, klarifikasi resmi dibutuhkan agar polemik ini tak semakin meruncing. Lantaran klarifikasi yang tak kunjung diberi,unjuk rasa ini diyakini menjadi pilihan solusi.
“Agar tidak timbul fitnah, kita meminta agar pihak pimpinan DPRD BU segera membuka ke publik hal tersebut, karena kita semua perusahaan media butuh kepastian terkait dugaan tersebut. Jangan hanya menjadi isu yang berkembang tanpa kepastian. Kalo memang benar ada, kok hanya media tersebut yang dapat kenapa yang lain tidak, kalau memang dugaan tersebut tak ada. Berarti hal tersebut hanya fitnah,” Ujar Suheri.
Bergerak dari lokasi Bundaran, Pusat Kota Arga Makmur, peserta aksi unjuk rasa akan berjalan menuju Kantor DPRD setempat melewati Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Selain menyampaikan aspirasi, para pewarta akan meletakan tanda pengenal dan alat jurnalistik tepat di depan kantor Parlemen Bumi Ratu Samban. (***)
