Bengkulu, – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan kunjungan kerja terkait Capaian Nasional Program Prioritas selama lima tahun terakhir. Pun bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebagai rumah bagi jutaan GTK se-Indonesia.
Di tahun 2024, Riau terpilih menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Direktur Jenderal (Dirjen) GTK Nunuk Suryani, pada Kamis s.d. Jumat, 8 s.d. 9 Agustus 2024.
“Kami mau apresiasi capaian program-program prioritas di Riau, salah satu provinsi dengan capaian terbaik. Kalau (kegiatan) sebelumnya yang didatangi adalah yang perlu diintervensi, sekarang khusus untuk berikan apresiasi,” ucap Nunuk di sela kegiatan pada Jumat (9/8).
“Yang kami harapkan adalah masyarakat di Riau dan Indonesia pada umumnya mengetahui implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Bahwa program yang sudah berjalan (terus) naik dan di masa mendatang akan berjalan baik,” ujarnya.
Adapun Ditjen GTK menjadi nakhoda Kemendikbudristek bagi transformasi SDM pendidikan sesuai dengan fokus Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan SDM bangsa. Dalam hal ini, guru harus menjadi profesi yang bermartabat dan terhormat, membanggakan, menjadi agen transformasi pendidikan, serta menghidupkan ekosistem belajar yang berdaya dan saling menguatkan.
Hal itu dimanifestasikan dalam kebijakan Merdeka Belajar menjadi 12 Program Prioritas Ditjen GTK, tiga di antaranya Pendidikan Guru Penggerak (PGP), Penataan GTK Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
PGP adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Hingga Agustus 2024, sudah ada 92.887 Guru Penggerak, 12.400 di antaranya telah diangkat menjadi kepala sekolah.
“Program Guru Penggerak itu yang sangat menonjol di Riau karena animo jadi Guru Penggerak bagus. Bukan hanya animo, begitu mereka jadi Guru Penggerak, saya konfirmasi ke lapangan memang ada perubahan mindset yang diwujudkan dengan perilaku mereka di kelas,” ujar Nunuk.
“Dan kini guru adalah sosok yang harus bisa berinovasi terhadap kebutuhan peserta didiknya. Mereka berbeda satu sama lain, guru harus bisa mengimplementasikan Pembelajaran Berdiferensiasi untuk melahirkan Pelajar Pancasila yang berkarakter,” tambahnya.
Selain Guru Penggerak, ia menilai Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga akomodatif dalam menyediakan formasi ASN PPPK Guru. Hal itu sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan seorang guru. Berdasarkan data Ditjen GTK per Agustus 2024, pada 2020 ketika ASN PPPK dicanangkan pertama kali, terdapat lebih dari 1,2 juta guru non-ASN. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 guru ASN PPPK telah diangkat. Dalam tiga tahun, jumlah ASN guru meningkat sebanyak 61 persen.
Saat ini tercatat masih ada 496.174 guru non-ASN di sekolah negeri di bawah binaan Kemendikbudristek. “Guru yang cinta profesinya harus sejahtera dulu. Semoga semua guru honor segera menjadi ASN,” tegas Nunuk.
“Dan memang pejabat di sini (Riau) punya perhatian terhadap guru dan itu pasti melewati pertimbangan. Bayangkan misal mengangkat 6 ribu guru (menjadi PPPK), gaji satu bulan kali 12 bulan (total) berapa miliar. Itu kalau (anggaran) jadi gedung sudah berapa. Memang membangun SDM tidak nampak (pekerjaannya), jadi butuh kesadaran (pemimpin),” katanya lebih lanjut.
Sementara terkait PPG, Nunuk menjabarkan bahwa di tahun 2024, dari total 2.996.818 guru di Indonesia, sebanyak 1.598.889 guru belum bersertifikat pendidik sehingga hanya menerima gaji tanpa Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Nunuk mengatakan, pihaknya telah berupaya menuntaskan hal tersebut dengan lahirnya Permendikbudristek Nomor 19/2024 tentang Pendidikan Profesi Guru dan menambah anggaran TPG dari 50 triliun menjadi 70 triliun di 2025.
Kini, peserta PPG pertama adalah Calon Guru (Prajabatan) yaitu calon guru yang akan mengajar di satuan pendidikan dan kedua adalah Guru Tertentu (Dalam Jabatan) yang salah satu kategorinya adalah Guru Penggerak yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.
“(Peraturan) yang lama adalah harus belajar di kampus, harus lulus uji kompetensi, setelah itu kuota terbatas karena anggaran terbatas karena satu orang biaya besar. Sekarang kami buat gratis melalui PMM, dan biaya yang kami keluarkan hanya untuk penguji,” tutur Nunuk.
“Perjuangan untuk menambah (anggaran TPG) 20 triliun itu sulit. Harapannya di 2024 bertambah 600 ribu guru (yang bersertifikat). Sisanya 600 ribu lagi tuntas di 2025,” ucap Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) itu.
Menutup kunjungan kerjanya di Provinsi Riau, Nunuk mengapresiasi seluruh guru yang telah menggelorakan dan membantu dalam mengimplementasikan semangat Merdeka Belajar di satuan pendidikannya.
“Riau itu provinsi dengan banyak pulau tapi capaian Merdeka Belajar-nya bagus. Menurut saya, ini dari gurunya sendiri yang memang semangatnya tinggi untuk meningkatkan kompetensi. Contohnya di Riau ini ada Kabupaten Meranti, secara daerah masuk (kategori) kemiskinan ekstrem tapi kompetensi gurunya bagus,” kata Nunuk.
“(Di Riau) yang daftar Guru Penggerak juga banyak, inisiatif belajar mandiri di Platform Merdeka Mengajar juga tinggi. Apalagi Balai Guru Penggerak Riau sangat progresif dalam mendorong peningkatan kompetensi guru,” imbuhnya.
Gerakan Merdeka Belajar juga mendapat dukungan dan apresiasi dari Penjabat (Pj.) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Menurutnya, pihaknya berkomitmen menjaga program-program pendidikan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.
“(Generasi) ini yang kita kuatkan melalui program-program pendidikan itu. Program prioritas nasional ini harusnya berhasil karena pemerintah pusat punya anggaran, yang kedua (ada) pemerintah provinsi. Selanjutnya, saya di pemerintah kota melaksanakan kebijakan sesuai dari atas. Tentunya sinergitas apa yang dikerjakan pusat-provinsi-kota ini yang penting,” ucap Risnandar saat menerima kunjungan kerja hari kedua rombongan Ditjen GTK di Kantor Walikota Pekanbaru.
“InsyaAllah ini berproses dan saya punya kebijakan di APBD perubahan maupun nanti di 2025. Jadi diharapkan (program pendidikan) sejalan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Riau, Reisky Bestary mengatakan, pihaknya terus berupaya menjadi motor bagi peningkatan kompetensi guru di Riau. Di tanah Lancang Kuning ini, terdapat 2.173 Guru Penggerak yang sudah bersertifikat.
“Dari jumlah itu, Guru Penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah ada 233,” kata Reisky.
Manfaat dari PGP sangat dirasakan Rani Sofianti, Guru Penggerak Angkatan 7 yang mengajar di Kelas IV SDN 47 Pekanbaru. Rani bercerita, dirinya yang dulu kurang bersemangat dalam berkolaborasi dan bersinergi kini bisa berkolaborasi dengan aset sekolah termasuk wali murid dan pihak lain setelah menjadi Guru Penggerak.
“Dulu saya tidak percaya diri, sekarang karena tuntutan belajar di (program) Guru Penggerak, saya bisa mengembangkan kompetensi sehingga mengerti bagaimana berikan pelajaran yang bermakna, terdiferensiasi, yang disesuaikan kemampuan siswa,” ucap Rani.
“Ayo guru-guru lain ikuti program (Guru Penggerak), jadi pemimpin pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik, sesuai semangat Ki Hadjar Dewantara yaitu pendidikan yang ‘berhamba’ pada peserta didik. Semoga program ini berjalan sampai seterusnya,” harapnya.
Yulita, wali murid salah satu peserta didik Kelas I di SDN 47 Pekanbaru pun bangga anaknya bisa mendapatkan materi Kurikulum Merdeka.
“Jadi bakat anak saya tersalurkan. Orang tua murid lebih dekat dengan guru, ruangan kelas indah, anak belajar makin semangat,” kata Yulita.
Adapun selama dua hari kunjungan kerjanya di Provinsi Riau, Dirjen GTK Nunuk Suryanti melakukan media visit ke Kantor Riau TV, meninjau Sekolah Penggerak SDN 47 Pekanbaru, serta melakukan Temu Ramah dan Dialog bersama Lulusan PPG di hari pertama.
Di hari kedua, Nunuk mengunjungi Universitas Riau (UNRI) dan membuka Gelar Karya PPG Prajabatan Gelombang II Semester 2 Tahun 2023 serta bertemu Pj. Walikota Pekanbaru. Turut mendampingi Nunuk dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut adalah Kepala BGP Riau Reisky Bestary, Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau Toha Machsum, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal.(Iwan)
