Bengkulu – Minimnya alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI) untuk Bengkulu menjadi sorotan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI).
Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief, mengatakan, kuota pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah melalui Kementan RI untuk Bengkulu belum mencukupi kebutuhan para petani dalam bercocok tanam, termasuk dari alokasi tahun 2022 yang sudah ditetapkan oleh Gubernur.
“Pupuk ini selalu menjadi masalah. Jadi wajar banyak orang desa yang enggan bertani. Saya minta Kementan RI menyelesaikan masalah ini hingga tuntas sampai tidak pernah menimbulkan masalah yang sama lagi di kemudian hari,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Rabu (2/2/2022).
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini menuturkan, banyak kebun kopi yang ditinggalkan petani karena para penggarap tak sanggup membeli pupuk nonsubsidi dan racun pembunuh gulma yang naik harga selama dua bulan terakhir.
“Di Kabupaten Lebong misalnya, racun gulma yang mahal membuat gulma meninggi dan berbatang keras, tidak bisa disingkirkan secara manual. Akhirnya, ratusan petani yang tadinya menggantungkan hidup dari berkebun kopi kini harus mencari mata pencarian lain,” tukas Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini melanjutkan, tak hanya itu, pupuk bersubsidi juga sering langka dan telat sampai kepada petani atau tiba setelah masa tanam telah lewat.
“Program kartu tani akhirnya jadi sia-sia. Kata petani, percuma punya kartu tapi nggak bisa dipakai untuk membeli pupuk. Gimana mau beli pupuknya aja nggak ada. Tolong hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi,” papar Hj Riri Damayanti John Latief.
Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini juga meminta Kementan RI membuat sebuah langkah besar untuk menahan laju penyusutan lahan persawahan mengingat kasusnya kian mengkhawatirkan.
“Pemerintah harus mengambil langkah kongkrit untuk menyelamatkan areal pertanian dari ancaman alih fungsi lahan yang sudah berlangsung sejak lama namun kian marak terjadi akhir-akhir ini dengan semakin tidak terkendali dan malah terkesan membabi-buta,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief.
Data terhimpun, alokasi untuk Bengkulu tahun 2022 ini untuk pupuk jenis urea sebanyak 27.738 ton dan SP36 sebanyak 7.004 ton. Sementara kebutuhan berdasarkan usulan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 127.554 orang petani yang terdaftar untuk pupuk jenis urea sebanyak 63.585 ton dan SP36 sebanyak 37.444 ton. (09)
