Bengkulu, – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu mendorong agar Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial, dapat terus berperan aktif dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Kepala Dinas LHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, S.Hut, MP menyampaikan, keberadaan Pokja Perhutanan Sosiak, diantaranya bertujuan untuk memastikan pengelolaan hutan di Provinsi Bengkulu dilakukan secara optimal, adil dan berkelanjutan.
“Jadi, Pokja Perhutanan Sosial memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengelolaan hutan yang lestari,” katanya.
Selain itu, menurutnya, keberadaan Pokja Perhutanan Sosial, juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sekitar kawasan hutan melalui program-program berbasis pemberdayaan.
“Perhutanan sosial merupakan program nasional yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan dengan berbagai skema,” papar Safnizar.
Seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat dan hutan tanaman rakyat. Dalam pelaksanaannya, Pokja Perhutanan Sosial menjadi motor penggerak untuk mendampingi masyarakat dalam menyusun rencana kerja.
“Kemudian memastikan kepatuhan terhadap aturan, serta memfasilitasi pemberian izin dari pemerintah,” imbuh Safnizar.
Ia menambahkan, tantangan pengelolaan hutan saat ini tidak hanya pada aspek konservasi, tetapi juga bagaimana hutan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat tanpa merusak ekosistemnya.
“Sehingga Pokja ini diharapkan mampu mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Termasuk dalam setiap program yang dijalankan, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Safnizar.
Dinas LHK Provinsi Bengkulu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak terkait dalam mendukung keberhasilan perhutanan sosial.
“Pokja yang sebelumnya telah kita bentuk, segera menyusun strategi prioritas untuk mengidentifikasi potensi kawasan hutan, mengembangkan produk hutan non-kayu dan memberikan pelatihan kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Safnizar menyampaikan, dengan peran aktif dari Pokja Perhutanan Sosial, pihaknya optimis pengelolaan hutan di Provinsi Bengkulu dapat lebih terarah dan memberikan kontribusi nyata.
“Baik terhadap kelestarian hutan maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” singkatnya.(Nasti)
