Curup, – Di tengah kebutuhan lapangan kerja dan ratusan pencari kerja yang tercatat resmi, proses perekrutan karyawan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rejang Lebong justru berjalan tanpa pelaporan ke instansi ketenagakerjaan. Kondisi ini menuai sorotan karena pemerintah daerah tidak memiliki data pasti terkait serapan tenaga kerja, khususnya apakah benar-benar menyentuh warga lokal.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Rejang Lebong menyebutkan, sejak awal beroperasi hingga kini, pengelola dapur MBG tidak pernah berkoordinasi atau melaporkan kebutuhan tenaga kerja secara resmi.
“Dari buka sampai sekarang, tidak pernah ada koordinasi bahwa mereka mencari karyawan. Seharusnya melapor, supaya kita tahu serapannya,” ujar Kepala Disnakertrans Kabupaten Rejang Lebong, M. Andhy Afrianto, SE.
Diketahui sebelumnya, saat ini terdapat 8 dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Rejang Lebong. Setiap dapur sedikitnya mempekerjakan 47 orang, sehingga total kebutuhan tenaga kerja mencapai ratusan orang. Jika seluruhnya menyerap tenaga kerja lokal, program ini dinilai berpotensi besar membantu menekan angka pengangguran.
Namun, tanpa laporan resmi, pemerintah daerah tidak dapat memastikan apakah tenaga kerja yang direkrut berasal dari masyarakat Rejang Lebong atau justru dari luar daerah.
Disnakertrans juga menyoroti masih banyak pelaku usaha, termasuk UMKM, yang belum tertib melaporkan perekrutan tenaga kerja.
“Banyak UMKM juga tidak melapor bahwa mereka menerima tenaga kerja. Padahal seharusnya melapor agar data ketenagakerjaan kita jelas dan bisa dijadikan dasar kebijakan,” lanjutnya.
Disisi lain, berdasarkan data ketenagakerjaan menunjukkan, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Rejang Lebong berada di kisaran 2,43 persen. Meski relatif rendah, kebutuhan lapangan kerja masih cukup tinggi.
Sepanjang tahun 2025, Disnakertrans mencatat sebanyak 220 orang pencari kerja secara aktif melapor dan mendaftarkan diri untuk memperoleh akses peluang kerja.
Sementara itu, saat ini terdapat 22 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), dengan mayoritas perempuan (19 orang). Sementara 95 Pekerja Migran Indonesia (PMI) tercatat bekerja di luar negeri, mayoritas di sektor engineering dan agricultural, dengan 46 laki-laki dan sisanya perempuan, terutama di Jepang dan Taiwan sebagai perawat lansia dan pekerja pabrik.
Menanggapi fenomena ini, Tokoh pemuda Rejang Lebong Elvandi Putra menilai, ketidakjelasan data serapan tenaga kerja berpotensi membuat manfaat ekonomi program MBG tidak dirasakan maksimal oleh masyarakat lokal.
“Kalau delapan dapur MBG ini benar-benar menyerap tenaga kerja lokal, dampaknya besar. Ratusan orang punya penghasilan tetap, itu langsung menggerakkan ekonomi rumah tangga,” tegasnya.
Menurutnya, efek ekonomi dari keberadaan dapur MBG tidak berhenti pada gaji karyawan semata, tetapi memiliki multiplier effect yang luas.
“Uang gaji itu akan dibelanjakan di warung, pasar, ojek, sewa rumah, sampai kebutuhan sekolah anak. Artinya, satu dapur bukan cuma menciptakan puluhan pekerjaan, tapi menghidupkan banyak usaha kecil di sekitarnya,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan, multiplier effect tersebut hanya akan terasa jika tenaga kerja yang direkrut benar-benar berasal dari warga lokal.
“Kalau justru tenaga kerjanya didatangkan dari luar, maka dapurnya memang ada di Rejang Lebong, tapi perputaran uangnya bocor ke luar daerah. Ini kerugian ekonomi yang sering luput disadari,” katanya.
Ia mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk lebih tegas memastikan transparansi perekrutan tenaga kerja, agar program berskala besar seperti MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberi dampak nyata bagi ekonomi lokal.
“Program nasional harus memberi manfaat lokal. Kalau tidak, ini hanya jadi aktivitas besar tanpa efek signifikan bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.(arie)
