Benģkulu, – Tahun anggran 2024 ini menjadi tahun terkahir pemerintahan gubernur Rohidin Mersyah dan Wakil Gubernur Rosjonsyah. Sehingga tahun terakhir kepemimpinan para eksekutif ini banyak program kerja dan target-target kerja yang sebelumnya dijanjikan dan dibuat, dilakukan evaluasi oleh semua pihak.
Disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM, jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu beberapa waktu telah melakukan kegiatan penyerapan aspirasi atau reses ke seluruh daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Dari kegiatan tersebut, mayoritas masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dan program-program pemerintah.
“Hampir seluruh kawan-kawan yang melakukan reses kemaren, yang dikeluhkan (masyarakat) terkait infrastruktur jalan. Termasuk berkenaan dengan 18 program gubernur,” tutur Edwar.
Program-program prioritas yang ditagih oleh masyarakat kebanyakan berkaitan program belum maksimal dijalankan seperti pembangunan stadion mini disetiap kecamatan, sambungan listrik dan gas LPG 3 Kg gratis, dan program lainnya.
Edwar menyesalkan jika Pemerintah Provinsi Bengkulu mengklaim jika program-program prioritas gubernur dan wakil gubernur telah dilaksanakan dengan baik.
“Ini (program) sudah disampaikan, tapi simbolis, misalnya sambungan listrik, ada beberapa rumah. Ini yang mereka klaim sudah dilaksanakan, di klaim oleh gubernur,” ungkap Edwar.
“Kemudian terkait dengan pendidikan gratis, ini dipertanyakan masyarakat, karena masih ada iuran sukarela,” sampai Edwar.
Selain itu, persoalan kesehatan juga menjadi perhatian penting, terutama terkait kepesertaan BPJS. Hal ini berbanding terbalik dengan predikat UHC (universal health covergae) yang diraih Provinsi Bengkulu.
“Gubernur ngomongnya kalau berobat itu cukup menggunakan KTP, tapi ternyata saat KTP dibawa ke rumah sakit dan dicek ada tunggakan dan harus dilunasi, baru BPJS-nya aktif. Artinya apa yang disampaikan dan di gembor-gemborkan pak gubernur itu tidak benar, kalau memang bisa menggunakan KTP harus benar-benar bisa digunakan,” ungkap Edwar.
Lebih jauh ditambahkan Edwar, dengan predikat UHC seharusnya tidak ada lagi permasalahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“UHC itu betul-betul melayani masyarakat dengan gratis, tanpa mempertanyakan BPJS aktif atau seseorang itu masuk kepesertaan BPJS. Jadi harus selaras yang diinginkan gubernur, kalau cukup menghunaian KTP ya hanya KTP saja. Jangan bahasanya UHC tapi berobat masih ribet,” pungkasnya.
Sementara itu, menyikapai masa akhir kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi menyampaikan, di tahun terakhir kepemimpinan eksekutif saat ini dirinya menekankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dapat memprioritaskan dan mensupport penuh terhadap para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selain sektor lainnya seperti infrastruktur, pendidikan,dan lainnya.
”Tentu harus mensupport penuh pelaku UMKM, ini harus lebih ditekankan,” sampainya.
Erna menyebut, kenapa harus para pelaku UMKM, karena keberadaan UMKM ini tidak pernah mati dan terus bertumbuh. Jika sektor ini terus bertumbuh dan berjalan dengan baik maka sektor ekonomi juga kan tumbuh debn baik dan mampu menyokong sektor-sektor lainnya.
”Betul kita butuh infrastruktur untuk membuka akses perekonomian, tapi nggak boleh kita tinggalkan Sumber Daya Manusia (SDM), UMKM-UMKM yang ada,” tutupnya.(Iwan)
