Rejang Lebong – Jika elpiji 3 kilogram adalah barang subsidi yang distribusinya diatur ketat melalui agen dan pangkalan resmi, lalu mengapa dengan mudah bisa ditemukan di warung dengan harga Rp35 ribu hingga Rp40 ribu per tabung?
Pertanyaan itu kini ramai dibicarakan warga Rejang Lebong. Kelangkaan di pangkalan justru berbanding terbalik dengan ketersediaan di warung, meski dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sekitar Rp20 ribu.
“Di pangkalan dibilang habis. Tapi di warung ada, cuma harganya mahal. Ini sebenarnya distribusinya bagaimana?” ujar Zubaidah (56), warga Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah.
Fenomena ini memunculkan dugaan adanya celah dalam rantai distribusi. Secara aturan, elpiji 3 kg hanya boleh disalurkan melalui agen resmi ke pangkalan, lalu langsung ke masyarakat sasaran. Warung bukanlah mata rantai resmi dalam skema subsidi. Namun faktanya, gas bersubsidi justru lebih mudah didapat di warung, tentu dengan harga non-subsidi.
Tokoh pemuda Rejang Lebong, Elvandi Putra, menilai kondisi ini tidak bisa lagi dianggap kebetulan atau sekadar dampak lonjakan permintaan jelang Ramadan.
“Kalau gas bisa dijual bebas di warung dengan harga Rp40 ribu, berarti ada kebocoran dalam sistem. Pertanyaannya, ini murni lemahnya pengawasan atau memang ada pembiaran?” tegas Elvandi.
Menurutnya, tambahan kuota 6.720 tabung yang sebelumnya diklaim masuk ke Rejang Lebong seharusnya membuat distribusi lebih longgar. Namun yang terjadi justru sebaliknya: pangkalan cepat kosong, warung tetap punya stok.
“Logikanya sederhana. Kalau pangkalan habis tapi warung ada, berarti ada pergeseran jalur distribusi. Itu yang harus dijelaskan secara transparan,” ujarnya.
Elvandi juga menyindir pola inspeksi mendadak (sidak) yang kerap dilakukan saat isu mencuat. “Jangan sampai sidak hanya jadi gimmick musiman. Datang, foto-foto, lalu selesai. Setelah itu harga tetap mahal dan pola distribusi tidak berubah,” kritiknya.
Menurut Elvandi, jika gas subsidi bisa beredar luas di warung dengan harga hampir dua kali lipat dari HET, maka publik wajar bertanya, apakah pengawasan belum optimal, atau ada mata rantai yang sengaja dibiarkan longgar?
Kelangkaan elpiji 3 kg di Rejang Lebong bukan cerita baru. Hampir setiap Ramadan, pola yang sama terulang, stok diklaim cukup, kuota ditambah, sidak dilakukan, tetapi harga di lapangan tetap melambung.
“Harapan warga ini sederhana sebenarnya. Gas tersedia di pangkalan resmi, tanpa harus membeli mahal di warung. Karena bagi masyarakat kecil, subsidi bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan soal dapur yang harus tetap menyala,” ketusnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Disperindagkop Rejang Lebong, Anes Rahman, menegaskan bahwa distribusi elpiji 3 kg dilakukan sesuai mekanisme resmi melalui agen dan pangkalan.
“Kami tidak membenarkan penjualan di atas HET. Jika ada pangkalan atau pengecer yang menjual tidak sesuai aturan, tentu akan kami tindak,” ujar Anes.
Ia menyebut pengawasan akan diperketat, termasuk melalui sidak bersama aparat terkait untuk memastikan gas bersubsidi tepat sasaran. “Kami juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan dugaan pelanggaran atau penimbunan,” singkatnya.(Arie/**)
