Bengkulu, – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, MH, menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga mencapai 100 persen Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Bengkulu.
Hal tersebut disampaikan Usin dalam rapat koordinasi yang membahas strategi peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Bengkulu, Rabu (17/6/2026).
Menurut Usin, berdasarkan data anggaran kesehatan tahun 2026, masih terdapat lima kabupaten di Provinsi Bengkulu yang mengalokasikan dana bagi hasil pajak rokok untuk sektor kesehatan dalam jumlah yang relatif minim. Kondisi ini dinilai dapat menghambat upaya perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
“Masih ada lima kabupaten yang alokasi anggaran kesehatan dari dana bagi hasil pajak rokoknya sangat minim. Ini harus menjadi perhatian serius dalam evaluasi APBD Perubahan Tahun 2026 maupun penyusunan APBD Tahun 2027,” tegas Usin.
Ia menambahkan, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu akan terus melakukan pengawasan dan mendorong pemerintah daerah agar memberikan prioritas lebih besar terhadap program kesehatan, khususnya dalam menjamin seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak melalui BPJS Kesehatan.
Selain mendorong peningkatan kepesertaan dari pemerintah daerah, Komisi IV juga akan memperluas cakupan peserta dari sektor swasta. Usin mengatakan perusahaan swasta, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta Industri Kecil Menengah (IKM) diharapkan dapat mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Tak hanya itu, program ini juga menyasar Badan Gizi Nasional (BGN) beserta mitra dapur yang terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah agar turut memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi para relawan dan tenaga kerja yang terlibat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyampaikan dukungannya terhadap langkah percepatan peningkatan cakupan BPJS Kesehatan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan target UHC 100 persen di Provinsi Bengkulu.(Raffa)
