Bengkulu, – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Andy Suhary, menyoroti persoalan terbatasnya penerimaan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah pabrik di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Mukomuko. Kondisi tersebut dinilai telah merugikan para petani sawit yang selama ini menggantungkan penghasilan dari hasil panen.
Andy mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah pabrik kelapa sawit membatasi penerimaan TBS dengan alasan adanya hambatan dalam penyaluran Crude Palm Oil (CPO) ke wilayah Padang. Akibatnya, antrean kendaraan pengangkut sawit di pabrik mengular hingga berjam-jam.
“Bahkan ada petani yang mengaku harus berkeliling seharian untuk mencari tempat penampungan atau RAM yang masih bersedia menerima buah sawit mereka. Ini tentu menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani,” ujar Andy.
Menurutnya, permasalahan tersebut tidak bisa dibebankan kepada petani maupun pihak pabrik semata. Pemerintah, baik daerah maupun pusat, memiliki tanggung jawab untuk mencari akar persoalan dan menghadirkan solusi yang tepat agar distribusi hasil sawit kembali normal.
Andy juga menilai, kebijakan pemerintah pusat terkait Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) perlu dievaluasi apabila terbukti memberikan tekanan terhadap harga maupun penyerapan TBS di daerah.
“Kalau memang kebijakan DMO dan DPO ikut memengaruhi kondisi ini, tentu harus menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perdagangan. Jangan sampai kebijakan tersebut justru berdampak kepada kesejahteraan petani sawit,” tegasnya.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, mulai dari perusahaan pengolahan sawit, asosiasi, hingga pemerintah pusat untuk mengetahui penyebab utama terhambatnya penerimaan TBS.
Andy menegaskan, sektor perkebunan sawit merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Bengkulu, terutama di Kabupaten Mukomuko yang mayoritas warganya menggantungkan mata pencaharian dari perkebunan sawit.
“Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut. Sawit merupakan sumber penghidupan masyarakat. Pemerintah harus hadir, mencari solusi, dan memastikan petani tidak terus dirugikan akibat terbatasnya penerimaan TBS maupun anjloknya harga di tingkat petani,” pungkasnya.(Raffa)
