Mukomuko, – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Bengkulu, H. Andy Suhary, S.E., M.Pd., melaksanakan reses masa sidang II Tahun 2026 di Kelurahan Pasar Mukomuko, Jumat (17/7/2026). Kegiatan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, hingga persoalan ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, Andy Suhary menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan di DPRD Provinsi Bengkulu dan diteruskan kepada pemerintah maupun instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga adalah pembangunan jembatan di Desa Pondok Batu. Menurut masyarakat, keberadaan jembatan tersebut sangat dibutuhkan karena menjadi akses terdekat menuju pusat Kota Mukomuko. Selama ini, keterbatasan akses dinilai menghambat mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun aktivitas sehari-hari.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan meningkatnya gangguan buaya di Sungai Selagan. Warga yang menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan sungai dan pencari lokan merasa aktivitas mereka semakin berisiko. Karena itu, masyarakat berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) segera mengambil langkah penanganan agar konflik antara satwa liar dan manusia dapat diminimalkan.
Di bidang pertanian, warga mengusulkan adanya bantuan program ketahanan pangan berupa pengadaan sapi, kambing, serta bantuan bibit unggul, seperti kelapa sawit, tanaman buah, dan komoditas pertanian lainnya. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Aspirasi lain yang turut disampaikan adalah pembukaan jalan baru di kawasan Pian Kereta yang terhubung ke Sungai Selagan. Warga menilai pembangunan akses tersebut akan membuka kawasan permukiman baru sekaligus memperlancar konektivitas antarwilayah sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, para petani kelapa sawit mengeluhkan terbatasnya penerimaan tandan buah segar (TBS) oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Pembatasan kendaraan pengangkut menyebabkan hasil panen petani sulit dipasarkan. Warga menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh terganggunya distribusi crude palm oil (CPO) menuju Sumatera Barat sehingga kapasitas penerimaan pabrik ikut menurun.
Persoalan tingginya harga pupuk juga menjadi keluhan yang banyak disampaikan masyarakat. Menurut mereka, kenaikan harga pupuk telah meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan petani.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Andy Suhary menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan masyarakat agar dapat dibahas bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu dan instansi terkait. Ia berharap berbagai persoalan yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti secara bertahap sesuai skala prioritas sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Mukomuko.(Raffa)
