Bengkulu, — Realisasi belanja negara di Provinsi Bengkulu hingga 30 September 2026 mencapai Rp11,28 triliun atau 84,6 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp13,34 triliun. Capaian tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim dalam bincang bersama media di Kantor Kanwil DJPb Bengkulu, Jumat (2/10/2026).
Zaid mengatakan realisasi pendapatan negara hingga akhir September 2026 mencapai Rp2,1 triliun atau 68,12 persen dari target sekitar Rp3 triliun. Pendapatan tersebut tumbuh 12,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp7,09 triliun atau 82,84 persen dari alokasi Rp8,55 triliun. Penyaluran tersebut antara lain ditopang realisasi Dana Desa sebesar 98,59 persen dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 99,24 persen.
Dari sisi dukungan terhadap kesejahteraan aparatur dan guru, pemerintah juga menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp42,8 miliar serta pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp150,2 miliar. Sementara realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) mencapai Rp696,8 miliar dari alokasi Rp904 miliar untuk 20.242 guru.
Pada sektor infrastruktur, pembangunan Gedung Rumah Sakit Universitas Bengkulu telah mencapai 100 persen dengan nilai Rp49,8 miliar. Sementara pembangunan Sekolah Rakyat mencapai progres 93,8 persen dengan nilai Rp412,5 miliar, sedangkan penataan kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah telah mencapai progres 35 persen.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 30 September 2026 telah menyerap anggaran Rp799 miliar dan menjangkau sekitar 379 ribu penerima manfaat di 10 kabupaten/kota. Program tersebut melibatkan 1.094 pemasok dan 7.360 tenaga kerja dapur pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk sektor perumahan, sebanyak 1.276 unit rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah terealisasi dengan nilai Rp150,8 miliar yang tersebar di 158 lokasi. Sementara pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah mencapai 1.508 koperasi di 10 kabupaten/kota dengan 544 gerai telah dibangun.
Di sektor pendidikan, Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur masing-masing menampung 319 dan 349 siswa. Selain itu, pembangunan fisik revitalisasi 209 sekolah telah mencapai 100 persen dan saat ini diarahkan pada percepatan proses serah terima hasil pembangunan.
Dukungan APBN juga diarahkan pada ketahanan pangan dan energi. Penyerapan beras petani oleh Bulog mencapai 4.069 ton atau 130 persen, sementara pemerintah melakukan penguatan infrastruktur irigasi untuk menjaga sekitar 3.600 hektare sawah di Rejang Lebong dari ancaman kekeringan.
Pada sektor energi, kapasitas pembangkit listrik hijau mencapai 366 megawatt. Pemerintah juga menyiapkan program listrik desa yang ditargetkan menjangkau 31 dusun di Bengkulu.
Sementara dukungan pembiayaan bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp3,38 triliun dan menjangkau sekitar 39 ribu pelaku usaha. Sekitar 67 persen penyaluran KUR tersebut diarahkan untuk sektor produktif pertanian.
Untuk pembiayaan Ultra Mikro (UMi), tercatat 14.577 debitur dengan total pembiayaan Rp100,6 miliar. Dari jumlah tersebut, 99,9 persen debitur merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro.
Zaid menyebut kinerja APBN hingga September 2026 menunjukkan peran pemerintah dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah melalui belanja negara, transfer ke daerah, pembiayaan UMKM, serta program prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk media, diperlukan agar pelaksanaan program dan manfaat APBN dapat terus dipantau serta dirasakan masyarakat.(Raffa)
