Bengkulu, – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu menemukan adanya maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan dan biaya masuk tahunan di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu.
Ombudsman menyimpulkan, kebijakan penarikan biaya tersebut merupakan pungutan, bukan sumbangan. Pasalnya, pembayaran bersifat wajib, nominal dan waktunya ditentukan, bahkan dikaitkan dengan proses penerimaan murid baru.
Kesimpulan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) hasil Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilakukan Ombudsman Bengkulu setelah menerima informasi masyarakat dan pemberitaan media daring terkait dugaan pungutan di sekolah negeri tersebut.
Dalam pemeriksaan, Ombudsman menyoroti kebijakan kepala TK yang menetapkan SPP bulanan serta biaya masuk tahunan kepada setiap siswa. Biaya masuk tersebut mencakup SPP bulan pertama, seragam, buku paket, kegiatan selama satu tahun hingga alat tulis.
Dana yang dihimpun antara lain digunakan untuk membayar tenaga pendidik honorer, pelatih ekstrakurikuler, petugas kebersihan dan tenaga keamanan.
Kepala TK sebelumnya mengklaim kebijakan tersebut telah melalui sosialisasi dan rapat bersama wali murid. Sekolah juga disebut menerapkan subsidi silang bagi keluarga kurang mampu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, membenarkan adanya kesepakatan antara sekolah dan komite. Ia juga menyebut dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD tidak dapat digunakan untuk membayar guru honorer.
Namun, ahli dari Universitas Bengkulu yang dimintai pendapat dalam pemeriksaan menegaskan bahwa pembayaran tersebut masuk kategori pungutan karena tidak bersifat sukarela.
Ahli juga menyatakan alasan larangan penggunaan BOP PAUD untuk membayar honor tidak tepat. Sebab, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 memperbolehkan sebagian dana BOP digunakan untuk pembayaran honor.
Ombudsman menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 18 Tahun 2022, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, serta Keputusan Wali Kota Bengkulu Nomor 90 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.
Sebagai tindak lanjut, Ombudsman meminta pihak sekolah mengembalikan uang yang telah dipungut kepada wali murid. Sekolah juga diwajibkan menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Tahun Ajaran 2026/2027 secara terbuka kepada orang tua dan Dinas Pendidikan.
Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu diminta melakukan pembinaan serta memverifikasi penyelesaian pengembalian dana tersebut.
Ombudsman memberikan waktu 30 hari kerja sejak LHP diterima untuk melaksanakan tindakan korektif dan akan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjutnya.(Rls)














