Alaku
Alaku
Alaku

DPRD Bengkulu Bersama Eksekutif Sepakati KUA-PPAS Perubahan 2025, Fokus Infrastruktur dan Kesehatan

Cloud Hosting Indonesia

Bengkulu, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu resmi menandatangani nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Kamis (11/9/2025). Kesepakatan ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah pada sisa tahun berjalan, dengan prioritas sektor infrastruktur dan pelayanan kesehatan.

Dalam dokumen yang ditandatangani, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3,011 triliun lebih, sementara belanja daerah mencapai Rp3,132 triliun. Selisih sebesar Rp120,29 miliar akan ditutupi melalui pembiayaan daerah.

Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menegaskan bahwa pembahasan antara eksekutif dan legislatif berlangsung sesuai mekanisme. Ia menilai dinamika dalam rapat justru memperkaya kualitas kebijakan yang dihasilkan.
“Perbedaan pendapat itu wajar. Tujuannya sama, bagaimana program benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat. Prioritas tetap jelas, terutama infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar warga,” ujar Mian.

Mian menambahkan, APBD Perubahan menjadi instrumen penting untuk menuntaskan program unggulan Gubernur, khususnya peningkatan konektivitas, pemerataan pembangunan, serta penguatan layanan publik.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengungkapkan adanya penyesuaian pendapatan dengan penurunan sekitar Rp23 miliar akibat beberapa asumsi penerimaan tidak tercapai. Meski begitu, ia optimistis potensi penerimaan masih bisa dimaksimalkan hingga akhir tahun.
“Pendapatan kita terkoreksi, namun ada waktu untuk mengejar. DPRD akan mengawal agar setiap rupiah benar-benar dimanfaatkan,” tegas Teuku.

Ia menekankan penggunaan anggaran tetap konsisten pada bidang mendesak, terutama infrastruktur dan kesehatan, termasuk penguatan fasilitas Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. DPRD, lanjutnya, akan memperketat fungsi pengawasan agar pelaksanaan program berjalan optimal meski waktu terbatas.

Dengan kesepakatan ini, Pemprov dan DPRD Bengkulu menegaskan komitmen bersinergi demi keberlanjutan pembangunan serta memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.(Iwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *