Bengkulu, – Mewakili Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi yang berhalangan hadir, Inspektur Kota Bengkulu Eka Rika Rino menghadiri acara High Level Meeting terkait evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu tahun 2025 di ruang Pola Provinsi, Selasa (11/2/25).
High Level Meeting bersama pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Bengkulu ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah. Hadir juga seluruh kepala daerah dan kepala Bappeda dari kabupaten/kota.
Pada kesempatan ini, Kepala BPKP perwakilan Provinsi Bengkulu Faeshol Cahyo menyerahkan langsung surat tugas evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah kepada Plt Gubernur dan kepala daerah dari kabupaten/kota.
Inspektur Kota Bengkulu Eka Rika Rino saat diwawancarai mengatakan bahwa untuk Kota Bengkulu BPKP sudah masuk dan asistensi sudah mulai berjalan di Bappeda.
“Di Kota Bengkulu BPKP sudah masuk, sudah berjalan kemarin. Acara hari ini hanya seremonialnya untuk seluruh provinsi. Kemaren BPKP sudah melakukan asistensi ke Bappeda,” ujar Eka.
Dikatakan Eka, Plt Gubernur dan Kepala BPKP juga sudah sampaikan bahwa point pentingnya dalam pertemuan ini adalah agar adanya sinkronisasi antara RPJMD dengan visi misi kepala daerah, terutama kepala daerah yang baru.
“Tadi disampaikan pak gubernur harus sinkron antara visi misi dengan RPJMD. Kalau seandainya belum bisa di APBD murni, karena APBD sudah disahkan, visi misi itu bisa direalisasikan di APBD perubahan. Intinya agar perencanaan strategis itu dapat berjalan maksimal. Jadi kita bukan berorientasi outcome tapi orientasi output sehingga ada kebermanfaatannya bagi masyarakat,” kata Eka.
Kepala BPKP perwakilan Provinsi Bengkulu Faeshol Cahyo menekankan agar kepala daerah dan kepala bappeda dapat menyusun perencanaan dengan baik. Karena, kata dia siapa yang menyusun perencanaan tidak baik sebenarnya dia telah merencanakan suatu kegagalan.
“Yang kami temukan selama ini perencanaan masih kurang bagus, kemudian kegiatan-kegiatan masih belum relevan. Sering kita temukan barangnya ada tetapi tidak digunakan atau dimanfaatkan. Ini peran strategis kepala daerah, Sekda dan kepala Bappeda,” jelas Faeshol.
Ia melanjutkan, acara High Level Meeting ini merupakan tindaklanjut dari arahan presiden agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar untuk masyarakat yang membtuhkan dan untuk melayani masyarakat. Kemudian tidak boleh ada kebocoran dan keborosan. Yang sering kita dengar serapan APBD tiggi tetapi manfaat yang diterima masyarakat sedikit,” tambahnya.(Iwan/**)
