Padang, – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan pertemuan koordinasi dan pertukaran pembelajaran penanganan bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan ini difokuskan pada pengalaman Sumatera Barat dalam menangani bencana hidrometeorologi masif yang melanda 16 kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
“Dalam pemaparan BPBD Provinsi Sumatera Barat disampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 13 kabupaten/kota telah menetapkan status tanggap darurat dan mulai memasuki masa transisi pemulihan yang direncanakan berlangsung hingga Maret 2026. Bencana yang dipicu curah hujan ekstrem tersebut mengakibatkan dampak luas, baik terhadap infrastruktur, permukiman, maupun aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring SH, MH, Kamis (15/1).
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lanjut Usin, menjelaskan bahwa kunci keberhasilan penanganan bencana terletak pada kekompakan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang bekerja di bawah satu komando posko terpadu yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Selain itu, dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian terkait turut mempercepat penanganan di lapangan.
Meski kerugian material akibat bencana tersebut ditaksir mencapai triliunan rupiah, sinergi lintas sektor dinilai mampu menekan dampak yang lebih besar. Upaya strategis yang dilakukan antara lain pendistribusian logistik secara masif, pengerahan ratusan alat berat untuk membuka akses wilayah terdampak, serta penerapan operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas hujan di daerah rawan dengan kondisi tanah yang labil.
Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya dalam percepatan konsolidasi bantuan serta penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pengalaman tersebut dinilai relevan untuk diterapkan di Bengkulu yang memiliki karakteristik wilayah serupa.
Diskusi juga menyoroti pentingnya penyusunan rencana kontinjensi menghadapi potensi bencana serupa di masa mendatang, mengingat Bengkulu dan Sumatera Barat sama-sama berada di jalur Bukit Barisan. Selain aspek teknis infrastruktur, perhatian terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, seperti penyediaan hunian sementara, bantuan sektor pertanian, serta skema beasiswa pendidikan bagi keluarga korban, turut menjadi sorotan.
Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan berdasarkan prediksi cuaca BMKG serta memperkuat kerja sama mitigasi bencana demi meminimalisir risiko bagi masyarakat di kedua provinsi.(Iwan)
