Sanur, Bali, – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong transformasi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hal ini dilakukan demi penguatan kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta seluruh ekosistem pendidikan. Transformasi tersebut mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di UPT, penguatan fungsi dan tugas pendampingan serta fasilitasi, agar lebih baik dalam mengadvokasi, mendukung dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam Anugerah Duta Merdeka Belajar 2024 menekankan pentingnya transformasi UPT sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Nadiem menegaskan bahwa UPT perlu menjadi lembaga yang lebih humanis dan strategis untuk memperluas dampak di sektor pendidikan.
Menurut Mendikbudristek, UPT harus menjadi garda terdepan dalam advokasi kepada pemerintah daerah dan memfasilitasi kebutuhan dunia usaha serta industri. “UPT tidak hanya pelaksana kebijakan, tapi agen perubahan yang memastikan setiap target pendidikan tercapai,” ujarnya di Sanur, Bali, Kamis (3/10).
Ia mengingatkan bahwa momentum apresiasi ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Merdeka Belajar di seluruh Indonesia. “Ini adalah langkah untuk memastikan bahwa pendidikan kita tetap relevan dengan perkembangan zaman, dengan inovasi sebagai kunci utama,” tutur Nadiem.
Lebih lanjut, Mendikbudristek mengajak UPT untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini, menurutnya, adalah kunci untuk menyukseskan kebijakan Merdeka Belajar. Nadiem juga mengingatkan tantangan besar yang dihadapi pendidikan nasional, dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik.
“Mencapai prestasi di masa tenang itu mudah. Namun, mencapai prestasi di tengah perubahan dan transformasi adalah tantangan yang jauh lebih sulit. Karena itu, saya sangat bangga memberikan apresiasi ini,” ujar Nadiem.
Apresiasi Duta Merdeka Belajar pada kategori Apresiasi Utama Duta Merdeka Belajar Tahun 2024 diberikan kepada UPT PDM yaitu BPMP Provinsi D. I. Yogyakarta, BPBMP Provinsi Jawa Tengah, dan BBPMP Provinsi Jawa Timur. Untuk UPT GTK yaitu BGP Provinsi Riau, BBGP Provinsi Sumatra Utara, dan BGP Provinsi Papua. Sedangkan untuk UPT Vokasi, penghargaan diberikan kepada BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika.
Dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar, UPT memainkan peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dicanangkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Advokasi ini bertujuan agar pemerintah daerah memberikan dukungan yang diperlukan, baik dalam bentuk regulasi, sumber daya, maupun kolaborasi, guna memperkuat sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkualitas.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ery Widaryana, turut memberi apresiasi atas pendampingan yang dilakukan UPT. Ery menyampaikan UPT telah menjadi mitra yang mendampingi pemerintah daerah (Pemda) ketika ada kebijakan dari Kemendikbudristek yang sedang dijalankan di daerah. “Advokasi dan pendampingan dari UPT membuat dinas pendidikan jadi lebih jeli dalam menjabarkan pelaksanaan program-program dari Kemendikbudrsitek. Kami berharap keberadaan dan tugas serta fungsi UPT kedepannya semakin baik”
Proses advokasi dan kolaborasi yang dilakukan kini telah menampakkan hasil. Jika merujuk pada angka Indeks Standar Pelayanan Minimum, dunia pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan, mencapai peningkatan skor lebih dari 38% dalam 2 tahun terakhir. Beberapa capaian dari hasil kolaborasi bersama, di antaranya adalah pengangkatan 770 ribu lebih guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan guru secara merata; lebih dari 95% sekolah telah menggunakan data dalam Rapor Pendidikan sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan program sekolah; lebih dari 1.800 SMK telah bertransformasi menjadi SMK Pusat Keunggulan berkolaborasi dengan 720 lebih mitra industri untuk memastikan optimalnya pendidikan vokasi dan penyerapan tenaga kerja SMK, dan berbagai pencapaian lain.
Atas capaian tersebut, Kemendikbudristek menggelar Apresiasi Duta Merdeka Belajar 2024 sebagai bentuk penghargaan kepada UPT yang telah berperan aktif dalam mengadvokasi dan meningkatkan partisipasi serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Selain itu, apresiasi ini bertujuan mendorong agar UPT dapat saling berbagi praktik terbaik terkait strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Empat kategori apresiasi yang diberikan Kemendikbudristek dalam gelaran ini, yaitu Inisiatif Pengembangan SDM, Inisiatif Pengembangan Strategi Pendampingan, Sinergi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, dan Dampak Advokasi serta Fasilitasi. Selain itu, terdapat Kategori Apresiasi Utama yang merupakan apresiasi tertinggi.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Iwan Syahril, mengapresiasi atas keberhasilan UPT Kemendikbudristek membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif.
Ia menyebut, UPT selaku Duta Merdeka Belajar di daerah harus menjadi agen perubahan yang menghubungkan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-UPT agar setiap anak di Indonesia bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas.
“UPT memiliki peran strategis dalam membumikan kebijakan Merdeka Belajar di seluruh pelosok negeri. Saya sangat bangga dengan semangat kolaborasi yang terjalin di antara UPT Kemendikbudristek, baik Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Besar Guru Penggerak (BBGP)/Balai Guru Penggerak(BGP), maupun Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMP) Vokasional,” kata Iwan.
Ia juga menekankan, ada tiga prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh UPT dalam melakukan advokasi di tingkat daerah: empati, integrasi, dan semangat gotong royong. Ketiganya, terang Iwan, adalah kunci untuk menghadirkan layanan pendidikan berkualitas di setiap daerah.(Iwan)
