Bengkulu – Dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, bekerja sama dengan Komisi X DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu Hj. Dewi Coryati, menggelar Workshop Pendidikan bertema “BOSP 2025 untuk Memastikan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.
Kegiatan ini diselenggarakan Minggu, 18 Mei 2025, bertempat di Hotel Santika Bengkulu, Jl. Jati No.45, Sawah Lebar, Kota Bengkulu. Registrasi peserta dimulai pukul 08.00 WIB. Workshop ini akan dihadiri oleh para kepala sekolah dasar se-Kota Bengkulu sebagai peserta utama. “Dengan kegiatan workshop pendidikan ini, kita diberi pemahaman penggunaan dan penyelenggaraannya, dimana dengan BOSP diharapkan pendidikan kita akan lebih efektif dan efisien. Kemudian terkait kebutuhan tenaga honor. Itu, sebetulnya dari data yang ada, untuk jumlah guru kita sudah mencukupi kebutuhan. Hanya saja penempatannya yang tidak merata. Seperti di Kabupaten Benteng, itu kan mereka ada yang lokasi sekolahnya jauh kedalam, padahal semestinya kita kembali lagi pada sumpah jabatan mereka, guru itu siap ditempatkan dimana saja,” kata Dewi Coryati, Minggu (18/5).
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyosialisasikan kebijakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2025. Dana BOSP merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung operasional satuan pendidikan dan menjamin akses layanan pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh peserta didik di Indonesia.
Selain membahas kebijakan BOSP terbaru, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Direktorat Sekolah Dasar dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Melalui keterlibatan aktif para pemangku kepentingan pendidikan, diharapkan terbangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.
Panitia pelaksana mengharapkan seluruh peserta dapat hadir tepat waktu untuk mengikuti rangkaian kegiatan secara penuh. Kehadiran para kepala sekolah dinilai penting dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan satuan pendidikan dalam menciptakan layanan pendidikan dasar yang bermutu dan inklusif.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tomi Marisi S.Sos mengucapkan terima kasih pada Anggota Komisi X Hj. Dewi Coryati yang telah mengundang mereka untuk ikut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan workshop pendidikan juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan tenaga honor guru. Dimana dia bertanya apakah BOSP bisa digunakan untuk membayar guru honor atau tidak? “Karena guru honor ini sangat dibutuhkan, karena setiap tahun banyak guru yang pensiun dan jika tidak ada guru honor maka kegiatan belajar mengajar disekolah bisa terganggu,” terangnya .(Iwan)
