Bengkulu, – Peringatan Hari Bumi 2026 menjadi momentum bagi aktivis lingkungan di Sumatera untuk mendesak penghentian ketergantungan terhadap energi batubara. Dalam aksi yang digelar serentak di berbagai daerah, sorotan tajam diarahkan pada operasional PLTU Teluk Sepang, Bengkulu, yang dinilai telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB), gabungan 14 organisasi masyarakat sipil di Sumatera, mengungkapkan bahwa PLTU batubara masih menjadi ancaman besar di tengah komitmen pemerintah menuju transisi energi bersih. Dalam aksi Hari Bumi yang mengusung tema “Our Power, Our Planet”, para aktivis menuntut pemerintah segera menghentikan ekspansi PLTU batubara dan mengevaluasi pembangkit yang telah beroperasi, termasuk di Bengkulu.
Koordinator STuEB sekaligus Ketua Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar, menyebut kondisi lingkungan di Sumatera semakin rentan akibat eksploitasi energi fosil yang terus berlangsung. Menurutnya, masyarakat kini menghadapi dampak nyata berupa pencemaran udara, kerusakan ekosistem, hingga meningkatnya ancaman kesehatan.
Khusus di Bengkulu, Kanopi Hijau Indonesia melaporkan adanya dugaan pembuangan limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari PLTU Teluk Sepang di sedikitnya 14 titik terbuka. Lokasi pembuangan disebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang hingga Pulau Baai, bahkan dekat permukiman warga.
Limbah tersebut diduga dibiarkan tanpa pengamanan memadai sehingga mencemari sumur warga dan memicu gangguan kesehatan, seperti iritasi kulit dan gangguan pernapasan. Selain itu, pada awal April 2026, tim pemantau juga menemukan dugaan pembuangan air bahang ke laut yang menyebabkan kenaikan suhu air laut hingga mencapai 36,1 derajat Celsius, disertai perubahan tingkat keasaman serta penurunan kadar oksigen terlarut.
“Ini menjadi tanda bahwa penggunaan batubara sebagai energi utama harus segera dihentikan. Kerusakan lingkungan yang terjadi bukan lagi ancaman masa depan, tetapi sudah dirasakan masyarakat hari ini,” tegas Ali Akbar.
Ironisnya, di tengah surplus pasokan listrik di Bengkulu yang disebut mencapai 120 persen, operasional PLTU batubara masih terus dipertahankan. Aktivis menilai kondisi ini menunjukkan belum adanya keseriusan dalam menjalankan transisi energi bersih.
Melalui momentum Hari Bumi, masyarakat sipil mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengevaluasi operasional PLTU Teluk Sepang serta mempercepat pengembangan energi terbarukan demi melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat Bengkulu di masa depan.(Rls)
