Rejang Lebong, Radar Informasi News – Polemik pelaksanaan Gebyar Semarak Merah Putih di Kabupaten Rejang Lebong terus bergulir. Setelah sebelumnya menuai protes dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait tingginya harga sewa tenda, kini giliran keterlibatan vendor dan pelaku kreatif lokal dalam kegiatan tersebut yang dipersoalkan.
Event yang didukung anggaran sebesar Rp850 juta, masing-masing bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu senilai Rp500 juta dan APBD Perubahan Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp350 juta itu, disorot lantaran sejumlah kebutuhan produksi hingga pengisi acara justru didatangkan dari luar daerah.
Berdasarkan keluhan yang muncul, kebutuhan produksi mulai dari sound system, genset, lighting, rigging hingga tenda panggung menggunakan jasa vendor asal Kota Bengkulu. Sementara penyediaan tenda bagi pelaku UMKM bekerja sama dengan vendor asal Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Tak hanya itu, dua band yang dijadwalkan mengisi acara, yakni Cholesterol dan Crystal, juga berasal dari Kota Bengkulu. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesempatan yang diberikan kepada vendor maupun musisi lokal Rejang Lebong.
Padahal, salah satu tujuan Gebyar Semarak Merah Putih yang digagas Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut adalah menstimulus perekonomian masyarakat di daerah penyelenggara.
Menanggapi kondisi itu, Tokoh Pemuda Rejang Lebong, Elvandi Putra, menyayangkan pelaksanaan kegiatan yang dinilainya belum memberikan ruang optimal bagi pelaku usaha dan industri kreatif lokal.
Elvandi juga menyoroti pemilihan Event Organizer (EO) yakni Iempro asal Kota Bengkulu yang dipercaya menangani kegiatan tersebut. Menurutnya, EO yang sama diduga telah beberapa kali menggarap kegiatan Dinas Pariwisata Rejang Lebong sepanjang tahun ini.
“Kalau tidak salah, EO yang menyelenggarakan event kali ini juga langganan melaksanakan event di Dinas Pariwisata Rejang Lebong sebelumnya, seperti Urban Bike dan Kaba Fest kemarin. Apakah tidak ada EO lokal yang mampu melaksanakan event di Rejang Lebong ini?,” tanya Elvandi.
Ia mempertanyakan sejauh mana manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat Rejang Lebong apabila sebagian besar kebutuhan penyelenggaraan kegiatan justru menggunakan jasa pelaku usaha dari luar daerah.
Terlebih, menurutnya, kegiatan tersebut seharusnya sejalan dengan tujuan Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui penyelenggaraan event di kabupaten/kota.
“Kalau semuanya menggunakan vendor luar daerah, bahkan band yang mengisi pun dari luar daerah, terus apa dampak ekonominya untuk Rejang Lebong? Apakah Rejang Lebong tidak punya vendor atau band lokal yang mampu?,” ketusnya.
Disisi lain, Anggota DPRD Rejang Lebong Ari Wibowo justru mempertanyakan kenapa dalam event akbar tersebut, vendor hingga talent lokal justru tidak dilibatkan. Ia justru mempertanyakan apa alasan pihak EO terkesan tidak mau bekerjasama dengan vendor lokal.
“Kita minta penyelenggara kegiatan, dalam hal ini Dinas Pariwisata selaku penanggungjawab kegiatan untuk mengkaji ulang kepada pihak EO, mengapa mereka tidak mau bekerjasama dengan vendor lokal. Karena dalam event ini juga ada sharing anggaran daerah untuk menyukseskannya,” tegas Ari.
Ari juga mengatakan, dengan kondisi seperti ini harusnya penyelenggaran bisa lebih peka. Jangan sampai event yang dilaksanakan di Rejang Lebong, yang lebih dari sebagian menggunakan anggaran Rejang Lebong, namun justru tidak bisa dinikmati oleh pelaku kreatif lokal Rejang Lebong.
“Kita tidak melarang vendor luar daerah menjadi EO dalam event ini, namun untuk beberapa hal terkait produksi dan rangkaian event, tolonglah beri kesempatan walaupun sedikit untuk pelaku kreatif lokal,” tukas Ari.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Rejang Lebong, Riki Irawan, S.Sos., selaku penanggung jawab kegiatan Gebyar Semarak Merah Putih, membantah anggapan bahwa pelaksanaan event tersebut tidak melibatkan pelaku kreatif lokal.
Riki menegaskan, pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai dengan perencanaan awal, termasuk dalam hal pelibatan pelaku kreatif daerah.
“Saya pikir dalam pelaksanaan event ini masih sesuai dengan rencana awal. Dimana tujuan utama kita adalah melibatkan pelaku kreatif lokal,” bebernya.
Meski demikian, Riki menjelaskan bahwa persiapan dan kebutuhan produksi kegiatan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu telah diatur oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
Menurutnya, anggaran Rp500 juta dari APBD Provinsi Bengkulu tidak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk uang. Pemerintah kabupaten hanya menerima dukungan berupa kesiapan produksi dan pelaksanaan kegiatan.
“Jadi perlu diluruskan, anggaran dari provinsi itu kita menerima bukan dalam bentuk uang, namun berbentuk kesiapan produksi. Begitu juga dengan sharing APBDP Kabupaten yang juga dialokasikan untuk produksi dan hadiah lomba,” tutupnya.
Kendati demikian, Riki belum merinci vendor maupun talent lokal yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Sementara mekanisme pemilihan EO dan vendor produksi yang ditangani pemerintah provinsi juga belum dijelaskan lebih lanjut dalam konfirmasi tersebut.(Arie/**)
