Lebong, Radar Informasi News.Com, – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Zulasmi Octarina, SE, MM, melaksanakan kegiatan reses masa sidang kedua tahun 2025 di Kabupaten Lebong. Politisi perempuan Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Rejang Lebong–Lebong ini menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, terutama dari wilayah Kecamatan Lebong Selatan.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan dan antusiasme tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah usulan. Di antaranya, kebutuhan akan bibit pertanian, bantuan pupuk subsidi, bantuan alat-alat pertanian, serta perbaikan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan irigasi. Selain itu, masyarakat juga meminta perluasan jalan dari Desa Mangkurajo ke Kota Donok, bantuan bibit ikan, sarana olahraga, dukungan untuk UMKM, dan kejelasan perbatasan wilayah administratif.
Masyarakat juga mengeluhkan persoalan pemerataan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Lebong yang dinilai tidak merata. Kelompok tani, khususnya di wilayah Kecamatan Lebong Selatan, merasa kerap tersisih dan jarang mendapatkan bantuan. Warga menilai distribusi bantuan cenderung pilih kasih dan tidak mencerminkan asas keadilan.
“Kami sangat berharap Bu Zulasmi bisa memperjuangkan aspirasi ini agar pemerataan bantuan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, tanpa pandang bulu,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.
Di sela-sela reses yang digelar di Kecamatan Lebong Selatan, Zulasmi juga mengadakan doa syukuran atas terpilihnya kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu untuk periode kedua. Acara tersebut sekaligus menjadi momen santunan bagi anak-anak yatim dari desa-desa yang hadir, yakni Kelurahan Tes, Kota Donok, dan Taba Anyar.
“Reses bukan hanya menyerap aspirasi, tapi juga sebagai bentuk komitmen kami untuk hadir dan mendengar langsung suara masyarakat,” ujar Zulasmi.
Lebong Selatan sendiri dikenal sebagai basis pendukung kuat Zulasmi Octarina, yang kembali dipercaya masyarakat untuk duduk di kursi legislatif provinsi. Aspirasi yang dibawa dari daerah ini diharapkan dapat menjadi prioritas dalam pembahasan kebijakan dan program di tingkat provinsi.(Iwan)
