Bengkulu – Pada Treasury Awards Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu menerima Penghargaan Peringkat II Satuan Kerja (Satker) Terbaik Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Pemerintah Daerah (Pengelolaan Dana DK/TP/UB) dari 209 Satker se-Provinsi Bengkulu. Dua Satker dari Dinas TPHP ini mendapatkan Peringkat II yakni Bidang Perkebunan (Bun) dengan Kabid Bickman, S.H., M.H., M.M., dan Bidang Prasarana & Sarana Pertanian (PSP) dengan Kabid Helmi Yuliandri, S.P., M.T.
Penghargaan berdasarkan peringkat Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini bertujuan untuk memotivasi satker-satker agar berkinerja sebaik-baiknya dalam mengelola keuangan negara. IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan.
Dikatakan oleh Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Ir. Ricky Gunarwan pemberian penghargaan ini merupakan apresiasi dengan harapan kepada satker untuk dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola anggaran secara akurat, profesional dan akuntabel. “Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan penghargaan IKPA, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dan kekompakan di Dinas TPHP Provinsi Bengkulu yang telah berjuang dan bekerja keras mengelola anggaran sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini,” kata Ricky Gunarwan, Kamis (24/11).
“Indikator penilaian IKPA tahun anggaran 2022 ada 8 indikator yang meliputi Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.” pungkas Ricky Gunarwan.(HKS)
Penulis : Hasnul Kasdi – Editor : Dian Marfani
