BENGKULU – Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai harus bersikap guna mengantisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tengah-tengah masyarakat. Ini ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Sujono, SP, M.Si dalam audiensi antara pihaknya dengan PMII yang dihadiri Pertamina, dan OPD terkait di lingkungan Pemprov Bengkulu, Kamis (22/9).
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat dengan menaikan harga BBM bersubsidi pasti memberikan multiplier effect, terutama dari sisi ekonomi kalangan masyarakat. “Biasanya pada saat harga BBM bersubsidi naik, pasti lambat laun juga berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan lainnya,” ungkap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Saat ini saja, lanjut Sujono, beberapa barang kebutuhan sudah mulai naik harganya. Walaupun tadi (kemarin, red) pihak Disperindag Provinsi Bengkulu mengklaim jika kenaikan harga kebutuhan, terutama pokok sudah terjadi sejak Idul Adha lalu. “Meskipun demikian tetap harus diantisipasi, jangan sampai ketika masyarakat mengeluh baru sibuk,” ujarnya.
Begitu juga, sambung Sujono, terkait tarif jasa angkutan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Ini juga tidak kalah pentingnya, mengingat hal itu berkaitan dengan pendapatan masyarakat. “Sejauh ini kita melihat belum ada terlihat upaya pemda dalam menyikapi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut,” katanya.
Lebih jauh disampaikannya, yang tidak juga kalah penting berkaitan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bagi masyarakat pasca kebijakan kenaikan harga BBM. “Sama-sama kita ketahui, data penerima BLT BBM itukan bersumber dari pusat. Masalahnya masih ada masyarakat yang layak, tapi tidak dapat. Yang seperti ini harus ada solusinya,” singkatnya. (09/Adv)
