Bengkulu, – Kebijakan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Tahun Anggaran (TA) 2025, diharapkan dapat membuat sekolah menjadi lebih mandiri.
Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Dewi Coryati, M.Si dalam workshop pendidikan dengan tema BOSP 2025 untuk memastikan pendidikan bermutu bagi semua yang diikuti puluhan guru di Bengkulu, Kamis 20 Maret 2025
Menurut Dewi, kebijakan ini sengaja dirancang, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam mengelola pendanaan pendidikan.
“Dengan kebijakan ini diharapkan dapat menghilangkan kendala-kendala yang selama ini menghambat operasional sekolah. Misal seperti pembayaran listrik dan honor para guru honorer,” ungkap Dewi.
Mengingat, lanjut Dewi, mulai tahun ini BSOP ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah. Kalau sebelum BSOP, namanya dana BOS yang termasuk Dana Alokasi Umum (DAU).
“Karena melalui DAU, jadi selama ini ditransfer terlebih dahulu kepada pamerintah daerah, barulah kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menyalurkannya ke sekolah-sekolah,” kata Dewi.
Dengan kata lain, sambung Dewi, BSOP ini tidak lagi melalui rekening Dinas Dikbud, melainkan langsung ke sekolah. Sehingga bisa dipastikan transparansi dan efisiensinya.
“Kemudian pihak sekolah juga bisa lebih leluasa memenuhi kebutuhan mendesak untuk menggunakan BSOP, yang tentunya tanpa harus tertunda akibat sistem birokrasi untuk mengusulkan pencairannya,” ujar Dewi
Disisi lain, Dewi menjelaskan, kebijakan BSOP ini juga terdapat terobosan, dengan skema baru. Sehingga diyakini dapat mempermudah sekolah dalam pengelolaannya.
“Disamping itu bagi sekolah yang berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan terluar (3T), juga mendapatkan alokasi yang lebih besar. Jadi sekolah di Pulau Enggano itu, BSOP-nya tidak sama dengan sekolah yang ada di Kota Bengkulu,” jelas Dewi.
Dewi menambahkan, lebih besarnya BSOP sekolah di Pulau Enggano, karena karena biaya operasional yang dibutuhkan biasanya lebih mahal.
“Sehingga nantinya BSOP yang dialokasikan, dapat mengakomodir kebutuhan riil tiap sekolah. Langkah pemerintah ini terhadap daerah 3T, diprioritaskan karena ingin memastikan kesetaraan akses pendidikan,” tambah Dewi.
Lebih lanjut Dewi menyampaikan, BSOP ini bertujuan menutupi biaya operasional inti, sehingga sekolah diharapkan fokus meningkatkan kualitas pembelajaran.
“Kemandirian finansial melalui kebijakan BSOP ini harus diimbangi dengan akuntabilitas. Masyarakat bisa mengawasi penggunaan dana melalui laporan yang dipublikasikan sekolah,” pungkasnya.(Iwan)
