Bengkulu, – DPRD Provinsi Bengkulu saat hearing bersama Ikatan Mahasiswa Papua (Imapa) sebagai respons atas aksi penyampaian aspirasi terkait situasi di Papua. Dalam forum tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Edwar Samsi, S.Ip., MM, menegaskan pihaknya turut prihatin dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
“Kami ikut prihatin atas kejadian yang terjadi. Untuk itu, kami akan meneruskan aspirasi ini ke pemerintah pusat, DPR RI, serta Komnas HAM,” ujar Edwar Samsi, Senin (4/5/2026).
Hearing berlangsung dinamis dengan penyampaian sejumlah tuntutan dari perwakilan Imapa Bengkulu. Mereka menyoroti berbagai peristiwa yang terjadi di Papua, termasuk dugaan kekerasan yang menimpa warga sipil di beberapa wilayah. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa Papua mendesak adanya langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Adapun tuntutan yang disampaikan antara lain meminta pemecatan serta proses hukum terhadap pelaku kekerasan yang terjadi pada 14 April 2026 di Kabupaten Puncak dan 31 Maret 2026 di Kabupaten Dogiyai. Selain itu, mereka juga mendesak aparat TNI-Polri untuk menghentikan tindakan kekerasan, intimidasi, serta dugaan pelanggaran HAM terhadap Orang Asli Papua.
Mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap berbagai bentuk operasi militer di Papua serta meminta penarikan aparat militer, baik organik maupun non-organik, dari seluruh wilayah Papua. Tidak hanya itu, mereka turut menolak berbagai bentuk investasi yang dinilai merampas hak-hak ekologi, ekonomi, dan sosial-politik masyarakat adat.
Dalam tuntutannya, Imapa juga meminta Komnas HAM segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM di sejumlah wilayah seperti Puncak, Dogiyai, Tolikara, Nduga, dan Yahukimo. Mereka juga menekankan pentingnya membuka ruang demokrasi seluas-luasnya, termasuk memberikan kebebasan bagi jurnalis nasional dan internasional untuk meliput kondisi di Papua.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Provinsi Bengkulu menyatakan akan menjadi jembatan aspirasi mahasiswa dengan pemerintah pusat. Edwar Samsi menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal isu ini agar mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait demi terciptanya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Papua.(Raffa)
