Jonaidi Sarankan Gubernur Evaluasi Pemberian TPP ASN Jika WFH

Bengkulu – Gubernur Bengkulu Dr H. Rohidin Mersyah agar melakukan evaluasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2022 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
Terlebih nantinya karena kondisi pandemi Covid 19 yang saat ini varian Omicron sudah masuk ke wilayah Provinsi Bengkulu. Ditambah lagi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang tidak menutup kemungkinan akan kembali dilaksanakan Work From Home (WFH) dalam bekerja.
“Saya berfikir memang Gubernur harus mengevaluasi pemberian TPP tahun ini. Apalagi nantinya sampai diberlakukan kerja dari rumah, yang berimbas pada kinerja tidak maksimal,” ungkap Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi ketika menyikapi perkembangan kasus Covid 19 yang kembali melonjak di Bengkulu, sehingga berpeluang untuk kerja ASN darin rumah.
Menurut Jonaidi, pentingnya evaluasi pemberian TPP tersebut, karena di masa pandemi dua tahun terakhir ini belum dilakukan, meski ada ASN yang kerja dari rumah.
Padahal dengan kerja dirumah, tidak dipungkiri kinerja birokrasi tidak maksimal, kendati juga sudah diterapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.
“Evaluasi TPP itu juga karena ketersediaan anggaran daerah semakin sedikit. Padahal kebutuhan daerah semakin meningkat. Belum lagi kita dari pihak legislatif mendapatkan laporan bahwa sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov masih banyak belum dibiayai dana APBD, khususnya pembayaran guru honorer dan sebagainya,” ujar politisi Gerindra ini, (14/2).
Lebih lanjut ditambahkan, evaluasi pemberian TPP untuk ASN Pemprov Bengkulu tidak ada salahnya mencontoh Gubernur DKI Jakarta yang menjalankan kebijakan tersebut, terutama ketika pemberlakukan ASN kerja dari rumah.
Mengingat anggaran dana yang disaving dari TPP bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan daerah lainnya.
“Jika itu diberlakukan oleh Pemprov Bengkulu diyakini cukup tersedia anggaran dana yang bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya. Kita dari DPRD Provinsi mendorong agar itu dilakukan Gubernur nantinya,” pungkas Jonaidi.(Adv)