Bengkulu – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bengkulu Suhardi, DS masih menentang kenaikan harga BBM bersubsidi Pasalnya, kenaikan harga tersebut sangat membebani rakyat dan bisa memicu harga kebutuhan pokok lainnya.
Suhardi DS mengingatkan pemerintah bahwa kenaikkan BBM tidak hanya berdampak kepada ekonomi saja melainkan juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Bengkulu. “Tentunya hal ini akan semakin memberatkan kehidupan masyarakat di Provinsi Bengkulu pada masa pandemi Covid-19,” katanya.
Lanjut dia, dampak yang wajar terjadi dengan kenaikan harga BBM adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin. Apalagi saat ini kondisi rakyat Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu masih dalam tahap pemulihan ekonomi setelah dilanda Covid-19. “Permasalahannya adalah, kenaikan harga BBM subsidi adalah domain pusat. Kebijakan menaikkan harga BBM subsidi perlu ditinjau ulang, terutama dengan kenaikan yang cukup drastis,” paparnya.
Suhardi memandang kebijakan Pemerintah yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri seperti tanggungjawab atas rakyat ini akan memicu kenaikan produk lain hingga biaya produksi akan ikut naik. Lalu setiap kenaikan harga BBM menjadikan harga bahan utama akan ikut terdongkrak naik. “Belum lagi bahan penolong atau pendukung, secara cepat atau lambat pasti akan ikut naik,” jelasnya
BBM sangat diperlukan untuk operasional perusahaan, sehingga jika harganya kian mahal akan membebani biaya produksi hampir seluruh sektor dan lini bisnis. Akibatnya, perusahaan akan meminimalisir biaya operasional, misalnya dengan menghentikan rekrutmen karyawan baru hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). ” Kenaikan BBM berpotensi akan meningkatkan angka pengangguran yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan Provinsi ,” Demikian Suhardi.(09/Adv)
