Jakarta, – Upaya penataan guru dan penguatan pendidikan inklusif merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia dan harusnya menjadi perhatian bersama. Kolaborasi segenap pemangku kepentingan di sektor pendidikan sangat dibutuhkan guna meningkatkan mutu layanan pendidikan inklusi yang mencakup penyiapan satuan pendidikan yang memadai, penyediaan guru yang kompeten, serta materi pembelajaran yang sesuai dengan ragam kebutuhan murid.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terus memperkuat layanan pendidikan inklusif melalui kolaborasi berbagai pihak. Oleh karena itu, guna menjawab kebutuhan layanan pendidikan inklusif bagi lebih dari 170 ribu murid penyandang disabilitas di sekolah umum, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendidikan inklusif membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, satuan pendidikan, serta partisipasi aktif para Guru dan Tenaga Pendidik akan memberikan dorongan bagi tumbuh dan berkembangnya pendidikan inklusif secara lebih masif dan berkelanjutan. Menteri Mu’ti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bergotong royong mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia.
“Melayani anak-anak berkebutuhan khusus adalah sebuah kemuliaan. Ini membutuhkan kerja bersama—pemerintah, sekolah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan—agar layanan pendidikan inklusif dapat berjalan optimal,” ujarnya dalam acara peluncuran Program Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 16 Jakarta, Senin (20/4).
Dewasa ini, tantangan bagi pendidikan inklusif yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana untuk terus memperkuat kapasitas guru dalam menghadirkan pembelajaran yang adaptif dan berkeadilan bagi semua murid, serta membekali seluruh Tenaga Kependidikan mengenai layanan pendidikan inklusif. Sebagai solusi, Menteri Mu`ti mengungkapkan bahwa penguatan kapasitas guru khususnya Guru Pendidikan Khusus (GPK) menjadi kunci dalam memperluas layanan pendidikan inklusif. Guru juga dapat mendorong lahirnya ruang pertemuan yang aman dan nyaman serta memungkinkan para murid di seluruh Indonesia membaur tanpa sekat diskriminasi, serta dapat bertumbuh mencapai potensi terbaik mereka.
”Dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat terutama dalam penguatan kapasitas guru, kita dapat memastikan bahwa seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan bermutu dan tumbuh menjadi generasi hebat,” tegasnya.
*Dukungan Semesta Ciptakan Ekosistem Pendidikan Inklusif yang Bermutu dan Berkeadilan*
Dukungan terhadap program ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, yang mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pendidikan inklusif.
“Kami dari Komisi X DPR RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas peluncuran program ini. Ini merupakan jawaban atas tantangan di lapangan, khususnya terkait ketersediaan guru yang terlatih dalam pendidikan inklusif,” ujarnya.
Himmatul menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan, termasuk melalui penyempurnaan regulasi.
“Kolaborasi antara satuan pendidikan, masyarakat, Kemendikdasmen, dan DPR RI harus terus menguat. Selain guru, kita juga perlu memastikan ketersediaan sarana prasarana yang ramah disabilitas, kurikulum yang fleksibel, serta sosialisasi kepada masyarakat agar semakin terbuka terhadap keberagaman,” tambahnya.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari para guru yang mengikuti pelatihan. Elydawati, guru SD Ceger 02 Jakarta, menyampaikan bahwa program pelatihan berjenjang ini memberikan bekal yang komprehensif bagi guru dalam menangani murid berkebutuhan khusus.
“Pelatihan ini sangat membantu kami karena disusun berjenjang, mulai dari dasar hingga mahir. Kami tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik melalui magang, sehingga lebih siap dalam mendampingi murid berkebutuhan khusus di sekolah,” ujarnya.
Ia juga menilai keberadaan Guru Pendidikan Khusus (GPK) sangat dibutuhkan di setiap satuan pendidikan, mengingat masih banyak sekolah yang memiliki murid berkebutuhan khusus namun belum didampingi secara optimal.
Senada dengan itu, Zulfan Hartadi, guru SDN Pulo 07 Jakarta, menyampaikan bahwa program ini memberikan pemahaman baru bagi guru dalam mengenali dan menangani kebutuhan belajar murid secara lebih tepat.
“Program ini benar-benar menjawab kebutuhan kami sebagai guru. Kami jadi memahami bahwa banyak murid yang sebelumnya dianggap reguler ternyata memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan berbeda,” ungkapnya seraya berharap program ini dapat menjangkau lebih banyak guru di seluruh Indonesia agar layanan pendidikan inklusif semakin merata.(Raffa)
