Bengkulu, — Derasnya arus informasi di ruang digital membuat masyarakat dituntut semakin kritis dalam memilah informasi. Di tengah maraknya penyebaran hoaks dan misinformasi, kemampuan melakukan verifikasi fakta menjadi bekal penting agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat, aman, dan terpercaya.
Upaya memperkuat kemampuan pengelolaan informasi publik tersebut dilakukan Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu melalui Pelatihan Pengelolaan Website dan Konten PPID Pelaksana dalam rangka PPID Quarterly Forum Tahun 2026. Kegiatan yang digelar pada Kamis (27/8/2026) tersebut diikuti sebanyak 20 peserta pengelola PPID se-UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Rektorat UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu itu dibuka oleh Wakil Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Dr. Japarudin. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen kampus dalam meningkatkan kapasitas pengelola informasi publik, khususnya dalam menghadirkan konten digital yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Dalam arahannya, Dr. Japarudin berharap jajaran PPID UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, PPID memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi yang dikelola badan publik secara transparan, akuntabel, dan mudah diakses.
“PPID harus mampu menjalankan tugas sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang diberikan kepada masyarakat harus dikelola secara profesional, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dr. Japarudin.
Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi lembaga pendidikan untuk memperluas penyampaian informasi publik. Namun, kemajuan tersebut juga harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia dalam memastikan setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi.
Melalui kegiatan ini, Wakil Rektor berharap pengelola PPID semakin siap menghadirkan layanan informasi publik yang profesional. Penguatan kapasitas tersebut menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola informasi yang transparan, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, narasumber Mafindo Bengkulu, Iyud Dwi Mursito, M.I.Kom, menyampaikan materi mengenai pentingnya literasi informasi di tengah derasnya arus informasi digital. Ia menjelaskan bahwa saat ini setiap orang tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat menjadi pembuat konten, penyebar informasi, bahkan membentuk opini publik.
“Di era digital, semua orang menjadi produsen informasi. Karena itu, kemampuan memahami literasi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat mampu membedakan informasi yang benar dengan informasi yang menyesatkan,” jelas Iyud.
Ia menjelaskan, tantangan terbesar saat ini bukan hanya banyaknya informasi yang beredar, tetapi juga cepatnya penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Informasi palsu dapat menyebar luas sebelum masyarakat melakukan pemeriksaan kebenaran.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai prinsip dasar literasi informasi, mulai dari mencari informasi, mengevaluasi kebenaran, membagikan informasi secara bertanggung jawab, hingga menggunakan informasi secara etis.
“Di tengah banjir informasi digital, literasi bukan lagi sekadar kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan berpikir kritis sebelum mempercayai dan menyebarkan sebuah informasi”, pungkasnya.(Raffa)
