Bengkulu – Organisasi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perempuan Bangsa, terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat daerah. Melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar di Bengkulu, Perempuan Bangsa menegaskan komitmennya dalam meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan serta memperkuat jaringan advokasi bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa, Nur Nadlifah, mengatakan bahwa organisasi saat ini tengah melakukan restrukturisasi kepengurusan secara nasional. Seluruh surat keputusan (SK) kepengurusan diperbarui pada periode Mei hingga Juni 2026 guna memastikan organisasi berjalan lebih efektif, solid, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, di sejumlah daerah yang memiliki banyak kandidat ketua, Perempuan Bangsa menerapkan mekanisme Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) untuk menjaring figur terbaik yang mampu memimpin organisasi.
“Perempuan Bangsa harus menjadi organisasi perempuan yang mampu menaungi serta memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan lainnya. Untuk mewujudkan itu semua, struktur organisasi harus kuat,” ujar Nur Nadlifah saat Muswil di Bengkulu, Sabtu (6/6/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan kader perempuan PKB yang saat ini duduk di parlemen maupun menjabat sebagai kepala daerah menjadi modal penting dalam memperkuat advokasi berbagai persoalan masyarakat. Dengan jaringan yang luas tersebut, aspirasi rakyat dapat lebih mudah disampaikan kepada para pengambil kebijakan.
Nur Nadlifah menegaskan bahwa Perempuan Bangsa tidak hanya membutuhkan kader yang memiliki jabatan, tetapi juga sosok yang siap turun langsung ke tengah masyarakat untuk memahami berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
“Kami membutuhkan kader yang mau bersama rakyat, mengetahui kesulitan rakyat, memberikan masukan kepada pemerintah dan DPP terkait kondisi masyarakat di lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.
Setelah musyawarah wilayah tingkat provinsi selesai, DPP Perempuan Bangsa akan melanjutkan penyegaran kepengurusan hingga tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Organisasi menargetkan seluruh proses restrukturisasi kepengurusan daerah rampung paling lambat November 2026.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Bengkulu, H. Zainal, didampingi Sekretaris Wilayah Herliardo, mengungkapkan bahwa PKB Bengkulu menargetkan peningkatan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2029.
Menurut Zainal, saat ini keterwakilan perempuan di jajaran anggota DPRD dari PKB di Bengkulu telah melampaui angka minimal 30 persen. Dari total 21 kursi DPRD yang dimiliki PKB se-Bengkulu, sebanyak tujuh kursi diisi oleh perempuan.
“Ke depan kita targetkan bakal calon legislatif perempuan mencapai 50 persen. Tinggal bagaimana perempuan juga memberikan dukungan kepada sesama perempuan untuk tampil dalam politik,” ujarnya.
Target tersebut diharapkan mampu mendorong semakin besarnya partisipasi perempuan dalam dunia politik dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan. (Raffa)
