Bengkulu – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Bengkulu bersama seluruh DPD kabupaten/kota menggelar konferensi pers serentak sebagai respons atas pemberitaan salah satu majalah nasional yang dinilai tidak berimbang dan merugikan citra partai. Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Ketua Bidang OKK DPW NasDem Bengkulu, Arieo Thanico, Selasa (14/4/2026).
Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Bengkulu, H. Lukman, menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap kritik dan tetap menghormati kebebasan pers. Namun, ia menilai pemberitaan yang dimuat media tersebut mengandung framing yang tidak profesional dan tidak menyajikan narasi secara utuh.
“Sebagai organisasi politik, kami menghormati kebebasan pers. Tetapi kami melihat ada framing yang tidak profesional terhadap Partai NasDem dan Ketua Umum kami, Surya Paloh. Bahkan judul yang digunakan terkesan mereduksi partai menjadi institusi komersial, yang jelas tidak tepat,” ujar Lukman.
Menurutnya, penyebutan istilah yang menyerupai entitas bisnis dalam pemberitaan tersebut dinilai menyesatkan dan tidak mencerminkan jati diri Partai NasDem sebagai organisasi politik yang mengusung gerakan restorasi perubahan.
Atas dasar itu, DPW NasDem Bengkulu secara tegas menyatakan penolakan terhadap pemberitaan yang dianggap tidak berimbang. Mereka juga telah melayangkan laporan resmi pada 12 dan 13 April 2026.
NasDem Bengkulu mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta redaksi dan manajemen media terkait menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Partai NasDem dan Ketua Umum Surya Paloh. Selain itu, mereka juga meminta klarifikasi terbuka atas isi pemberitaan tersebut.
Tak hanya itu, NasDem turut mendesak Dewan Pers untuk melakukan evaluasi terhadap media yang bersangkutan. Jika ditemukan pelanggaran kode etik jurnalistik, mereka meminta agar diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi, turut menyampaikan kritik keras terhadap isi pemberitaan yang dinilai sarat insinuasi dan minim fakta. Ia bahkan menyebut pemberitaan tersebut lebih menyerupai gosip dibandingkan produk jurnalistik.
“Pemberitaan itu membangun narasi yang tidak konsisten dan bias. Di satu sisi menggambarkan NasDem seolah dalam posisi ditawarkan, namun di sisi lain justru disudutkan sebagai pihak yang oportunis. Ini jelas tidak adil,” tegas Erna.
Erna juga menambahkan bahwa selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai NasDem tidak pernah berada dalam posisi meminta jabatan. Ia menilai narasi yang dibangun justru menyesatkan publik dan berpotensi merusak kualitas demokrasi.
DPW NasDem Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal prinsip jurnalisme yang berimbang serta menjaga marwah partai di tengah dinamika politik nasional.(Raffa)
