Bengkulu, – Pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai yang belum kunjung rampung kembali menjadi sorotan DPRD Provinsi Bengkulu. Pendangkalan alur pelayaran dinilai telah menghambat kelancaran keluar-masuk kapal, yang berdampak langsung terhadap terganggunya distribusi logistik dan roda perekonomian di wilayah Bengkulu.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, menyampaikan keprihatinannya atas progres pengerukan yang dinilai lamban. Ia menyatakan bahwa DPRD belum mendapatkan laporan terbaru dari PT Pelindo selaku pengelola maupun dari Dinas Perhubungan terkait tindak lanjut pengerjaan tersebut.
“Saya minta kita semua bersabar, tapi juga harus tetap kritis. Kita tunggu Pelindo bekerja. Namun bila perlu, kami dari DPRD akan turun langsung meninjau aktivitas kapal keruk di lapangan,” ujar Suharto kepada wartawan.
Lebih lanjut, Suharto mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak sosial ekonomi dari keterlambatan pengerukan, terutama bagi warga di wilayah terpencil seperti Pulau Enggano yang sangat bergantung pada jalur laut.
“Pemerintah harus segera mencarikan solusi. Jangan sampai masyarakat Enggano semakin terisolasi karena distribusi logistik terganggu,” tegasnya.
Masyarakat Bengkulu pun masih menanti langkah konkret dari pihak terkait agar pengerukan segera tuntas dan alur pelayaran kembali normal. Pelabuhan Pulau Baai merupakan urat nadi penting bagi mobilitas barang, terutama bagi daerah-daerah yang tidak memiliki alternatif jalur distribusi lain. (Nasti)
