Serap Aspirasi, Dewi Coryati Agar Bengkulu Jadi Prioritas Utama Dalam Dibuatnya Kebijakan

Bengkulu, – Anggota Komisi X DPR RI yang juga mewakili Provinsi Bengkulu, Hj. Dewi Coryati, MSi, melakukan serangkaian kegiatan dalam upayanya untuk menyerap aspirasi masyarakat, terkait ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
Kegiatan ini melibatkan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu, dan berlangsung di Gedung Sapta Bakti pada Jumat, (13/10).
Dalam pertemuan yang penuh semangat dan antusiasme ini, Dewi Coryati mendengarkan dengan seksama berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat Bengkulu, khususnya yang terkait dengan ekonomi kerakyatan. Dimana masyarakat yang hadir, termasuk para mahasiswa, memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide, harapan, dan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari.
Dewi Coryati, yang dikenal sebagai perwakilan yang aktif dalam memperjuangkan beasiswa pendidikan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta pembangunan ekonomi kerakyatan ini, menjelaskan komitmennya untuk menjadikan Bengkulu sebagai model keadilan ekonomi di Indonesia.
Dia berbicara tentang berbagai inisiatif legislatif yang sedang diupayakan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi kerakyatan di wilayah ini.
Salah satu poin utama yang ditekankan dalam pertemuan ini, adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.
Dewi Coryati juga berjanji untuk terus bekerja keras dalam memastikan bahwa suara masyarakat Bengkulu terdengar di tingkat nasional dan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Pertemuan ini mendapat sambutan hangat dari para mahasiswa dan masyarakat yang hadir. Mereka merasa dihargai dan berharap bahwa hasil diskusi ini akan membawa perubahan positif dalam upaya menciptakan ekonomi kerakyatan yang lebih adil dan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
“Kita akan terus melakukan serangkaian pertemuan serupa di masa mendatang, sehingga aspirasi masyarakat Bengkulu tetap menjadi fokus utama dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional,” demikian Dewi.(Iwan)