Bengkulu, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas yang digelar di Provinsi Bengkulu, KPK menanamkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi mulai dari unit terkecil, yakni keluarga.
Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, David Sepriwaraa, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah praktik korupsi di pemerintahan. Ia menilai Bengkulu menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Apresiasi kami kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu atas komitmennya mendukung kegiatan ini. Tujuan kami bukan sekadar seremonial, tetapi membangun budaya integritas yang nyata di setiap lini pemerintahan dan masyarakat,” ujar David.
Bimtek ini menyasar ASN, keluarga mereka, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat. Menurut David, keluarga merupakan benteng pertama dalam membentuk karakter integritas seseorang. “Integritas harus dibuktikan lewat perilaku dan tindakan, bukan hanya ucapan,” tegasnya.
Dalam kegiatan selama tiga hari tersebut, peserta mendapatkan materi tentang nilai dasar antikorupsi, etika pelayanan publik, serta cara mendeteksi potensi penyimpangan di lingkungan kerja. KPK juga menyoroti fenomena flexing atau pamer gaya hidup mewah oleh pejabat publik di media sosial yang dinilai dapat memicu persepsi negatif dan dugaan penyalahgunaan jabatan.
Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Mian, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK. “Kami tidak mentolerir penyimpangan apa pun di pemerintahan. Jika ada pelanggaran hukum, akan ditindak tegas,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana edukasi dan pembentukan kesadaran kolektif untuk melahirkan generasi keluarga yang jujur, transparan, dan berintegritas sejak dari rumah.
(iwan)
