Bengkulu — Pemerintah Kota Bengkulu melalui jajaran teknis turut serta dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Pusda) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar secara daring, Senin (20/10). Kegiatan ini diikuti Asisten II, Staf Ahli, perwakilan Kejaksaan Negeri Bengkulu, Kabag Ekonomi Setda, BPS Kota Bengkulu, dan Inspektorat dari Monitoring Center Kota Bengkulu.
Rakor fokus pada percepatan realisasi belanja daerah sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah dipandang sebagai salah satu faktor kunci untuk menjaga daya beli masyarakat, mempercepat perputaran ekonomi, serta memberi stimulus riil, utamanya menjelang akhir tahun anggaran.
Dalam paparan nasional disebutkan, dari 38 provinsi di Indonesia, hanya Maluku Utara yang dikecualikan dalam pembahasan. Inflasi di 25 provinsi tercatat berada dalam rentang target, antara lain karena keterjangkauan harga yang ditopang kelancaran distribusi dan kerja sama perdagangan antardaerah. Meski begitu, pusat menekankan perlunya sinergi erat antara kebijakan nasional dan daerah untuk menjaga pasokan sekaligus stabilitas harga agar pengendalian inflasi tetap terukur.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi menindaklanjuti dengan langkah konkret. Percepatan pelaksanaan program, capaian output, dan optimalisasi penyerapan anggaran diminta segera dikawal guna menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat. Realisasi belanja yang terarah diharapkan bukan hanya memenuhi target administrasi, tetapi memberi kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga.(Iwan)
