Yogyakarta, – Menjelang Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada 27 November, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengingatkan akan meningkatnya penyebaran hoaks, sebagaimana terjadi selama Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2024. Komite Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Mafindo mengungkapkan, pada semester I 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam penyebaran hoaks di ruang digital, terutama terkait pemilu.
Pada periode ini, tercatat 2.119 hoaks, mendekati total temuan sepanjang tahun 2023. Lonjakan hoaks ini dipicu oleh situasi politik yang sarat disinformasi, mulai dari tahapan pendaftaran hingga penghitungan suara. “Penyebaran hoaks yang terus meningkat mengancam stabilitas sosial dan demokrasi. Potensi ini semakin besar menjelang Pilkada 2024,” ungkap Loina Perangin-angin, anggota Presidium Komite Litbang Mafindo.
Hoaks Pilkada: Ancaman Lokal
Mafindo memperkirakan, hoaks yang muncul pada Pilkada 2024 cenderung bersifat lokal, mengingat kontestasi berlangsung di daerah dan melibatkan calon lokal serta masyarakat setempat. Hoaks ini dapat menyerang penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, hingga para kontestan dan partai politik. Isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) diprediksi akan menjadi sasaran utama hoaks, berpotensi meningkatkan polarisasi sosial dan konflik.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menekankan pentingnya upaya kolaboratif antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil untuk melawan disinformasi. Ia mengingatkan, politisasi isu SARA, seperti yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019, dapat memecah belah masyarakat. “Penggunaan SARA dalam kampanye politik sangat berbahaya dan dapat merusak kohesi sosial,” ujarnya.
Mitigasi Hoaks Menjelang Pilkada
Untuk memitigasi dampak hoaks, Mafindo merekomendasikan peningkatan literasi media, sikap kritis terhadap informasi, serta transparansi oleh penyelenggara pemilu. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi dan menanggulangi hoaks juga perlu ditingkatkan, mengingat AI mempermudah produksi konten palsu. Kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci dalam menjaga integritas pemilu dan melindungi proses demokrasi dari serangan hoaks.(Iwan)
