Rejang Lebong, Radar Informasi News, – Penanganan dugaan penyimpangan dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rejang Lebong dan dugaan tindak pidana korupsi di Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba masih menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat. Hingga kini, publik membutuhkan kejelasan mengenai sejauh mana perkembangan penanganan kedua perkara tersebut di Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong.
Sorotan terhadap dua perkara ini kembali mengemuka setelah Bohal P. Lubis, SH, MH resmi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rejang Lebong sejak 18 Agustus 2026 lalu, hingga saat ini belum menunjukkan gebrakan yang nyata terhadap perkembangan kedua perkara tersebut.
Masyarakat berharap pergantian kepemimpinan di tubuh Kejari Rejang Lebong turut diikuti dengan kejelasan informasi mengenai penanganan perkara-perkara yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Pemerhati Kebijakan dan Hukum Rejang Lebong, Riki Febrian, SH meminta Kejari tidak membiarkan pertanyaan masyarakat mengenai kedua perkara tersebut terus berkembang tanpa penjelasan resmi.
Menurutnya, Kejaksaan perlu menyampaikan status penanganan perkara secara terbuka, termasuk tahapan hukum yang telah dilalui maupun perkembangan terakhir dalam proses penyelidikan atau penyidikan.
“Kami meminta Kejari Rejang Lebong memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara dana hibah KPU dan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba. Kalau masih berproses, sampaikan sudah sampai tahap apa,” kata Riki.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi bukan berarti masyarakat mencampuri kewenangan penyidik atau meminta perkara dipaksakan untuk segera diselesaikan. Namun, sebagai perkara yang telah menyita perhatian publik, perkembangannya dinilai perlu disampaikan secara proporsional.
“Kami tidak meminta perkara dipaksakan. Yang kami minta adalah kepastian prosesnya. Kalau masih penyelidikan atau penyidikan, jelaskan perkembangannya. Kalau sudah ada kesimpulan berdasarkan hukum, sampaikan juga kepada publik,” ujarnya.
Diketahui, dugaan penyimpangan dana hibah KPU Rejang Lebong berkaitan dengan anggaran penyelenggaraan Pilkada yang nilainya mencapai sekitar Rp26 miliar. Besarnya anggaran tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat meminta kejelasan mengenai penanganan perkara, termasuk hasil penelusuran terhadap penggunaan dana hibah tersebut.
Sementara itu, perkara dugaan tindak pidana korupsi di Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba sebelumnya telah memasuki tahap penyidikan. Dalam proses tersebut, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk kepentingan pengungkapan perkara.
Namun, perkembangan lebih lanjut dari proses penyidikan tersebut masih menjadi pertanyaan masyarakat. Publik membutuhkan penjelasan apakah penyidikan masih berlangsung, bagaimana perkembangan pengumpulan alat bukti, serta langkah hukum apa yang telah dilakukan penyidik.
Permintaan transparansi serupa juga disampaikan Tokoh Masyarakat Rejang Lebong, Abdul Mutalib. Ia meminta Kejari Rejang Lebong memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba agar masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa perkara tersebut pernah masuk tahap penyidikan, tetapi juga memahami kelanjutan proses hukumnya.
“Masyarakat perlu mengetahui apakah proses hukum terhadap perkara Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba masih berjalan atau sudah ada perkembangan. Informasi mengenai status perkara perlu disampaikan secara jelas,” kata Abdul.
Menurutnya, hal yang sama juga berlaku terhadap dugaan penyimpangan dana hibah KPU Rejang Lebong. Dengan nilai anggaran sekitar Rp26 miliar, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai sejauh mana penanganan perkara tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum.
“Dana hibah KPU nilainya sekitar Rp26 miliar. Kami meminta Kejaksaan menjelaskan perkembangan penanganannya sesuai dengan proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.
Abdul menegaskan, permintaan masyarakat tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan Kejaksaan. Penegakan hukum harus tetap berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan. Namun, transparansi mengenai tahapan penanganan perkara juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kami menghormati proses hukum. Yang kami minta adalah informasi mengenai tahapan dan perkembangan penanganannya. Masyarakat perlu mengetahui status perkara tersebut,” katanya.
Sayangnya hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Kejari Rejang Lebong mengenai perkembangan kedua perkara tersebut. Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Rejang Lebong, Hieronimu Tofanao, SH, MH ketika dihubungi via Whatsapp, belum memberikan penjelasan apapun.(Arie/**)
