Kaur, — Bupati Kaur Gusril Pausi mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan di Kabupaten Kaur mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gusril dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kaur di Bintuhan, Selasa (29/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin, S.I.K., M.A.P., Kajari Kaur Ivan Hebron Siahaan, S.H., M.H., Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu Hendra Gunawan, S.E., M.Si., Sekda Kaur, jajaran perbankan, serta kepala OPD Pemkab Kaur.
Gusril menegaskan, HLM TPID dan TP2DD harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, pengendalian inflasi harus dibarengi dengan penguatan produksi, distribusi, dan pemasaran komoditas daerah.
“Alhamdulillah, hari ini banyak hal penting yang kita bahas, terutama bagaimana membangun kerja sama untuk menstabilkan harga dan mengangkat perekonomian di Kabupaten Kaur,” ujar Gusril.
Ia mendorong kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, ikan, daging, dan telur. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan gejolak harga.
“Kolaborasi ini tidak hanya dibangun di dalam Kabupaten Kaur. Kita juga perlu membangun kerja sama dengan kabupaten dan kota lain, sehingga distribusi komoditas dan kestabilan harga dapat terjaga,” katanya.
Dalam forum tersebut, Pemkab Kaur juga menandatangani komitmen implementasi E-SEASE Split serta MoU penyelenggaraan jasa keuangan bersama Bank BPD, BRI, Bank Mandiri, dan BNI.
Selain itu, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menyerahkan satu unit traktor roda empat kepada Kelompok Tani Hamparan Pamah Unak melalui Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, pengendalian inflasi berkaitan erat dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita bicara ketersediaan pasokan, kita bicara produksi. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
BI juga mendorong percepatan digitalisasi daerah melalui TP2DD. Wahyu menegaskan pihaknya siap mendampingi Pemkab Kaur dalam mengoptimalkan transaksi digital, baik dari sisi penerimaan maupun belanja pemerintah daerah.
Ia juga meminta berbagai inovasi daerah didokumentasikan dan dipublikasikan secara baik agar dapat diketahui pemerintah pusat.
Melalui kolaborasi Pemkab Kaur, BI, perbankan, dan lintas sektor, pengendalian inflasi diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan produksi serta penguatan ekonomi masyarakat.
Dengan potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dimiliki, Kaur didorong membangun ekonomi daerah yang semakin produktif, terhubung, dan berdaya saing. (Raffa)
