Jakarta, Radar Informasi News.Com, – Kesejahteraan guru di Indonesia kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Jumat (7/2/2025). Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Dewi Coryati, M.Si., menegaskan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus memprioritaskan peningkatan kesejahteraan para pendidik, khususnya guru honorer dan tenaga pengajar di sekolah swasta.
Dalam pertemuan tersebut, Dewi menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi para guru, mulai dari honorarium yang rendah, tunjangan profesi yang belum merata, hingga tantangan pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Masyarakat tidak bisa terus mengabaikan kondisi para guru, terutama yang berstatus honorer dan mengajar di sekolah swasta. Ketimpangan kesejahteraan ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan nasional,” ujar Dewi.
Salah satu masalah utama yang disoroti adalah rasio jumlah guru dengan murid yang tidak seimbang. Minimnya jumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) memaksa sekolah merekrut tenaga honorer tanpa jaminan kesejahteraan yang layak.
“Kami meminta pemerintah mempertimbangkan pengangkatan guru honorer yang telah lama mengabdi. Ini penting untuk memberikan kepastian karier serta meningkatkan semangat mereka dalam mengajar,” tegasnya.
Dewi juga mendorong pemerintah untuk segera menginventarisasi masalah sertifikasi guru. Ia menyoroti bahwa guru honorer sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi akibat status kepegawaian yang belum jelas.
“Jika kesejahteraan guru terus diabaikan, dampaknya akan sangat besar terhadap masa depan pendidikan kita. Pemerintah harus bertindak cepat agar para guru dapat bekerja dengan optimal tanpa kekhawatiran finansial,” tutup Dewi.
Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan kesejahteraan guru bisa lebih terjamin, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.(Iwan)
