Bengkulu – Program BPJS Gratis yang dikampanyekan pasangan Helmi-Mian dalam pemilihan kepala daerah sempat menarik perhatian publik. Helmi Hasan kerap mengklaim bahwa inisiatif tersebut merupakan bukti nyata keberhasilannya saat menjabat sebagai Walikota Bengkulu. Namun, tim dari pasangan Rohidin-Meryani menilai program ini sebagai bentuk manipulasi yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kenyataan.
Feri Van Dalis, salah satu juru bicara pasangan Rohidin-Meryani, menjelaskan bahwa berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kota Bengkulu tahun 2023, alokasi dana untuk iuran BPJS peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) kelas III hanya sebesar Rp3,48 miliar. Jumlah ini dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi anggaran dari pajak rokok yang diterima oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Menurutnya, jika Helmi Hasan serius ingin membantu masyarakat miskin, seharusnya dana pajak rokok bisa dialokasikan lebih besar untuk membayar iuran BPJS masyarakat yang membutuhkan.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 terdapat sekitar 56.100 penduduk miskin di Kota Bengkulu. Namun, program BPJS Gratis ala Helmi hanya mencakup sekitar 26.561 peserta, atau sekitar 47% dari total penduduk miskin. Jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk Kota Bengkulu yang mencapai 384 ribu jiwa, program ini hanya menyentuh sekitar 7% dari populasi kota,” ungkap Feri .
Lebih lanjut, Feri menjelaskan bahwa alokasi dana untuk BPJS Gratis seharusnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.143 Tahun 2023, di mana 37,5% dari pajak rokok yang diterima oleh pemerintah daerah harus digunakan untuk mendukung program jaminan kesehatan masyarakat. Namun, pada APBD 2023 yang disusun oleh Helmi Hasan, hanya sekitar 18,5% dari dana pajak rokok yang dialokasikan untuk pembayaran iuran BPJS.
Akibat kesalahan penganggaran ini, Penjabat Walikota Arif Gunadi terpaksa memperbaiki alokasi dana melalui APBD Perubahan 2023, yang akhirnya meningkatkan jumlah peserta BPJS yang dibantu menjadi 26.561 jiwa, dengan anggaran sebesar Rp9,02 miliar.
Fakta ini menunjukkan bahwa klaim BPJS Gratis yang diusung Helmi Hasan dalam kampanyenya tidak sesuai dengan realitas. Sebagian besar masyarakat Kota Bengkulu, terutama yang kurang mampu, tidak tercover oleh program tersebut. Sebaliknya, sebagian besar iuran BPJS di Kota Bengkulu justru dibayar melalui program JKN-KIS yang dibiayai oleh APBN serta dukungan dari APBD Provinsi Bengkulu.(Rls)
