Bengkulu Selatan, – Pada bulan September yang lalu, Pemerintah sudah menyalurkan bantuan kepada Penerima Keluarga Harapan(PKH)dan Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) tahun 2023.
Tetapi bedanya tahun ini,ada sejumlah nama Keluarga Penerima Manfaat(KPM) yang tidak menerima kembali dengan kategori tertentu,yang tidak menerima Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementrian Sosial(Kemensos) dan inilah penyebab nama KPM dihapuskan dari bantuan regulernya.
Kepala Dinas Sosial Bengkulu Selatan Efredy Gunawan,SSTP.M.Si menyampaikan Kategori penyebab nama KPM dihapuskan sesuai aturan Kemensos RI ada delapan ada katagori warga negara Indonesia yang tidak layak menerima bantuan.
“Adapun yang pertama adalah warga mampu,PNS,TNI Polri,keluarga PNS TNI Polri,pensiunan PNS TNI Polri,pendamping sosial,mempunyai penghasilan dari ABPN dan APBD,perangkat desa dan yang terbaru,warga yang mempunyai penghasilan diatas UMP dan UMK,maka nya saat ini kita lakukan verifikasi data disetiap desa,”ungkap Efredy Minggu(1/10).
Untuk validasi data yang ada di dalam DTKS ,pihaknya akan bekerjasama dengan pihak Disdukcapil,DinasTrnas untuk mengetahui tenaga kerja,serta BPJS Ketenaga kerjaan.Apabila.nantinya ada nama KPM didalam delapan katagori tersebut secara otomatis akan dikeluarkan.
Khusus kategori yang kedelapan memiliki penghasilan diatas UMP dan UMK,baik itu Kepala Keluarga,ataupun anak yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan diatas UMP dan UMK dan terdaftar di BPajS Tenagakerjaan maka secara otomatis akan terdeteksi dipastikan akan dikeluarkan dari penerima Bansos.
“Sesuai dengan peraturan Kemensos nomor 150 tahun 2022,kita akan mendesak kepada Pemerintah Desa untuk melakukan musyawarah desa.Untuk melakukan verifikasi,validasi penerima Bansos selama ini.Karena yang mengetahui layak atau tidaknya berdasarkan keputusan musyawarah,”pungkas Efredy.(Iwan/Adv)
