Bengkulu, — Ironi kehidupan warga Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, seolah tak kunjung berakhir. Di tengah kepungan kawasan industri dan ancaman bencana gempa bumi serta tsunami, ribuan warga justru masih mengandalkan jembatan darurat hasil swadaya masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Setiap hari, ratusan pelajar dan warga Teluk Sepang melintasi Jembatan Parit I, yang menjadi jalur alternatif menuju Kelurahan Sumber Jaya dan Padang Serai. Jalur tersebut digunakan warga untuk menuju sekolah, pasar hingga pusat pelayanan publik.
Ironisnya, jembatan yang juga menjadi bagian dari jalur evakuasi tsunami itu hingga kini belum mendapatkan penanganan permanen dari pemerintah.
Jembatan Parit I atau yang dikenal sebagai Jembatan Teluk Sepang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari program rehabilitasi pascabencana pada 2010. Jembatan berukuran sekitar 5 x 10 meter tersebut berada di kawasan rawa yang dipengaruhi pasang surut air laut.
Saat air laut surut, bagian depan jembatan terlihat kering. Namun ketika pasang, kawasan tersebut kembali terendam. Kondisi tanah yang lunak dan berlumpur, ditambah konstruksi jembatan tanpa penyangga memadai, membuat tanah di sekitar jembatan terus tergerus akibat pergerakan air.
Berdasarkan Jurnal Akuatik Lestari yang diolah Yayasan Kanopi Hijau Indonesia, laju kenaikan permukaan air laut di Bengkulu disebut mencapai 10 hingga 12 sentimeter per tahun. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal serius bagi pemerintah untuk segera memperkuat infrastruktur publik di wilayah pesisir.
Ketua Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar, menilai pemerintah Kota Bengkulu belum memiliki gambaran utuh mengenai dampak kenaikan muka air laut terhadap infrastruktur.
“Pemerintah seperti tidak memiliki pengetahuan yang utuh terhadap laju kenaikan permukaan air laut yang berdampak terhadap kerusakan infrastruktur. Akibatnya, skala prioritas penyelamatan infrastruktur tidak terlihat,” ujar Ali.
Menurutnya, penanganan yang selalu terlambat justru berpotensi membuat biaya perbaikan semakin besar.
Di tengah kondisi tersebut, warga memilih bergerak sendiri. Kristian, warga Teluk Sepang, mengatakan Jembatan Parit I telah beberapa kali diperbaiki secara swadaya.
“Ini adalah upaya kami agar tidak melewati jalan Pelindo dan bertempur dengan debu batubara,” katanya.
Perbaikan terakhir dilakukan masyarakat pada 15 Agustus 2026.
Data Posko Lentera Teluk Sepang mencatat, sepanjang Januari hingga Juli 2026, sebelum dilakukan perbaikan, sedikitnya terjadi tiga kecelakaan di jembatan tersebut. Korban di antaranya seorang pelajar sepulang sekolah, seorang ibu rumah tangga bersama anaknya, serta pedagang es krim keliling.
Terjepit Dua Raksasa Industri
Teluk Sepang berbatasan langsung dengan dua kawasan industri besar, yakni kawasan pelabuhan PT Pelindo dan PLTU Teluk Sepang yang dikelola PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB).
Akses utama menuju kawasan tersebut merupakan jalan yang diklaim berada dalam penguasaan PT Pelindo II. Jalan sepanjang sekitar lima kilometer itu menjadi jalur angkutan komoditas sumber daya alam menuju kawasan bongkar muat pelabuhan.
Namun, warga menyebut kondisi jalan tersebut telah mengalami kerusakan sejak 2012. Jalan berlubang dan tergenang saat hujan, sementara ketika cuaca panas, debu beterbangan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Kondisi ini membuat Jembatan Parit I menjadi akses alternatif penting bagi warga.
Jalur Evakuasi di Tengah Ancaman Tsunami
Persoalan infrastruktur menjadi semakin serius karena Teluk Sepang merupakan wilayah pesisir yang masuk zona merah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami.
Pada 2026, Kelurahan Teluk Sepang juga dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community, program yang difasilitasi BMKG dan mendapat pengakuan UNESCO-IOC. Program tersebut mendorong masyarakat membangun budaya evakuasi mandiri melalui kesiapan rencana evakuasi, peta rawan bencana dan sistem peringatan dini.
Dalam dialog yang digagas Kanopi Hijau Indonesia, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bengkulu, Firmanto, menyebut perbaikan Jembatan Parit I sebenarnya telah menjadi skala prioritas sejak 2024–2025.
Namun hingga kini, realisasi perbaikan belum terlihat. Firmanto menyarankan status anggaran dan rencana pembangunan ditanyakan kepada Dinas PUPR Kota Bengkulu.
Dengan jumlah penduduk sekitar 3.549 jiwa, terdiri atas 1.445 anak-anak, 1.715 orang dewasa dan 389 lansia, keberadaan jembatan yang tidak layak menjadi persoalan serius jika sewaktu-waktu gempa dan tsunami terjadi.
“Dengan fakta ini mungkin yang perlu dikirimkan ke Teluk Sepang adalah kantong mayat,” kata Ketua Posko Lentera Teluk Sepang, Harianto.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran keras atas kekhawatiran warga: ketika bencana datang, jalur evakuasi yang seharusnya menjadi penyelamat justru berpotensi menjadi titik rawan.(Rls)
