Oleh: Syaiful Anwar AB, Dosen Senior Universitas Bengkulu
Bengkulu, – Biasanya Menjelang Pilkada, dinamika politik lokal makin memanas. Di tengah euforia politik ini, tidak sedikit Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergoda untuk terlibat aktif dalam barisan tim sukses (timses) calon kepala daerah. Namun, godaan ini bukan tanpa risiko. Justru, bagi seorang PNS, keterlibatan semacam ini bisa menjadi jebakan karir yang berbahaya.
Secara hukum dan etika, netralitas adalah prinsip utama yang harus dijaga oleh setiap PNS. Undang-undang dan berbagai peraturan telah dengan tegas melarang PNS terlibat dalam politik praktis. Menjadi timses bukan hanya melanggar norma netralitas, tetapi juga dapat memicu konflik kepentingan yang merusak integritas institusi pemerintahan. Seorang PNS yang terang-terangan mendukung calon tertentu bisa kehilangan objektivitasnya dalam menjalankan tugas negara.
Dari sisi karir, risikonya tidak kalah serius. Jika calon yang didukung kalah, maka PNS tersebut bisa mengalami hambatan dalam promosi, mutasi, bahkan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di lingkungan kerja. Di sisi lain, jika calon yang didukung menang, tetap ada risiko politisasi birokrasi yang merusak profesionalisme aparatur sipil negara.
Tak hanya itu, ancaman sanksi hukum juga nyata. Pelanggaran terhadap ketentuan netralitas bisa berujung pada sanksi disiplin, bahkan pidana jika ditemukan unsur pelanggaran hukum. Maka dari itu, setiap PNS seharusnya bersikap bijak dan menahan diri dari keterlibatan politik praktis.
Pilkada memang ajang demokrasi yang penting, tetapi bagi PNS, terlibat sebagai timses bukanlah pilihan yang cerdas. Tugas utama PNS adalah melayani masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas birokrasi. Maka, netralitas bukan sekadar aturan, melainkan fondasi profesionalisme yang harus dijaga demi keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang sehat.(**)
