Bengkulu – Meski Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sudah menerbitkan SE terhadap larangan pungutan di Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Kejuruan dalam bentuk iuran sukarela.
Namun, SE yang diterbitkan tersebut saat ini masih banyak di kakangi oleh Kepala Sekolah tingkat SMA/SMK Bengkulu dikarenakan sekolah SMA/SMK Bengkulu saat ini masih terdapat pungutan yang dinilai memberatkan ortu siswa.
Karenanya, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi meminta agar SE tersebut di çabut apabila Kepsek banyak melanggar edaran Gubernur tersebut.
“Terlepas apapun bentuknya itukan memberatkan wali murid kalau seperti itu cabut surat gubernur. Artinya kepsek berani melawan gubernur tidak tunduk perintah gubernur, kalau SE aja tidak di ikuti siapa yang ikuti?” Sindir Edwar
Lebih jauh, Edwar juga menyayangkan masyarakat Bengkulu juga tidak mau melapor apabila terdapat aksi pungutan iuran disekolah yang memberatkan ortua siswa.
“Cuman masyarakat tak mau melapor makanya dulu di bengkulu utara kena saber pungli akibat itula” Kata Edwar
Edwar juga menambahkan, adanya Pungutan Komite di sekolah yang disama ràtakan dinilai terlalu berlebihan untuk ortua siswa.
“Komite beda sama bp3, komite ini siapa yang peduli pendidikan siapa yang mau nyumbang pengusaha, tokoh pendidikan. Tapi jangan disama ratakan. Kalu sekarang disama ratakan” Tutup Edwar. (Tedy)
