Bengkulu, — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, S.E., M.B.A., menegaskan komitmennya untuk mengawal agar seluruh proses pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Bengkulu berjalan sesuai koridor hukum, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Suharto menilai kepastian hukum menjadi hal penting dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, efisiensi maupun penggeseran anggaran. Menurutnya, setiap perubahan penggunaan anggaran harus memiliki dasar dan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami ingin seluruh pelaksanaan pembangunan dan penganggaran memiliki payung hukum yang kuat. Jangan sampai ada tindakan yang mendahului aturan atau tidak transparan. Semua harus aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum, terutama seperti pembahasan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, itu di OPD Dinas PUPR Provinsi katanya akan dianggarkan untuk bayar hutang, kalau itu untuk bayar hutang semua, nanti bagaimana pembangunan daerah kita? Ini tentu harus dibahas secara komprehensif dan disepakati bersama sebelum dianggarkan,” ujar Suharto, Senin (10/8/2026).
Ia menegaskan, kehati-hatian dalam mengelola anggaran daerah bukan berarti menghambat jalannya pemerintahan. Sebaliknya, kepatuhan terhadap aturan diperlukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Suharto juga menyatakan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, seluruh pejabat pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus terus melakukan introspeksi serta memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“Sesuai arahan dan mandat dari Bapak Prabowo Subianto, tugas kami di daerah adalah mengamankan, menjaga, dan memfasilitasi agar jalannya pemerintahan tetap bersih dan taat aturan. Kita semua harus patuh pada hierarki dan aturan yang berlaku demi kepentingan masyarakat Provinsi Bengkulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suharto berharap komunikasi dan sinergi antara legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat.
Ia mengingatkan agar setiap proses pemerintahan mengedepankan kepentingan publik dan menghindari kebijakan maupun praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.
Dengan pengelolaan pemerintahan yang transparan, taat aturan, dan berintegritas, Suharto meyakini pembangunan di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.(Raffa)
