Bengkulu, – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran yang baik dinilai menjadi salah satu kunci mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, saat mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan membuka Seminar Nasional Akuntabilitas Tata Keuangan Daerah yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. (UNIHAZ) Bengkulu, Kamis (12/11).
Seminar nasional ini mengangkat tema pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berintegritas melalui integrasi nilai-nilai ekonomi syariah guna mendorong pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
Dalam sambutannya, Nandar menyampaikan apresiasi kepada UNIHAZ, khususnya FISIPOL, yang telah menginisiasi forum akademik tersebut. Menurutnya, seminar ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman sekaligus membangun sinergi antara pemerintah dan kalangan akademisi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
Ia menegaskan, anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Di balik setiap alokasi anggaran terdapat amanah masyarakat yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik.
“Setiap anggaran harus direncanakan secara matang, dilaksanakan dengan tertib dan efisien, diawasi dengan baik, serta dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Nandar.
Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama prinsip amanah dan kemaslahatan.
“Prinsip amanah menuntut setiap pejabat dan aparatur mengelola keuangan publik dengan penuh tanggung jawab. Sementara prinsip kemaslahatan mengarahkan agar setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Rektor UNIHAZ Bengkulu, Dr. Arifah Hidayati, S.E., M.M., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu atas dukungan dan kehadirannya dalam seminar tersebut.
Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi forum pertukaran gagasan, tetapi juga mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah serta menjembatani dunia akademik dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Seminar ini diikuti para akademisi, mahasiswa, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta peserta dari berbagai kalangan.(Raffa)
