Banda Aceh, – Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ini bukanlah acara yang bersifat seremonial. Melalui kegiatan ini, masyarakat Indonesia dapat secara nyata dapat memperoleh manfaat dalam ketangguhan menghadapi bencana.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan acara Peringatan Bulan PRB bukan sekedar seremonial. Menurutnya, pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat terus terpelihara. Di samping itu, masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat meningkat kemampuannya terhadap kesadaran pada setiap jenis ancaman bahaya yang dapat berujung pada bencana alam.
“Intinya masyarakat di seluruh Indonesia, targetnya ini terpelihara dan meningkat kemampuannya terkait dengan kesadaran bahwa negara kita memiliki segala jenis bencana, ada di Indonesia,” ujarnya, Kamis (10/10).
Peringatan Bulan PRB ini merupakan salah satu upaya penting yang setiap tahunnya diselenggarakan bergantian di daerah. Suharyanto mengungkapkan, meskipun jumlah kejadian bencana fluktuatif, dalam tiga tahun terakhir BNPB mencatat adanya dampak bencana yang cenderung menurun.
Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka, serta jumlah rumah rusak, mulai dari rusak berat hingga ringan.
Kepala BNPB juga menyampaikan hasil positif upaya pengurangan risiko bencana pada konteks kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengatakan, luas lahan terbakar pada 2023 tidak seluas pada 2019 atau 2015. Menurutnya, karhutla cenderung diperburuk oleh faktor El Nino yang periodenya 4 tahun sekali. Namun, dampak buruk karhutla pada 2023 dapat diantisipasi dengan baik.
“Pada tahun 2015, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 2 juta hektar, sedangkan pada 2019 seluas kurang lebih 1,6 juta dan pada tahun 2003 menurun 600 ribu hektar,” ujarnya.
Namun, Suharyanto berpesan untuk tidak berbangga terlebih dahulu setelah berhasil menangani bencana.
“Kita jangan hanya kuat di tanggap darurat, tetapi kita harus kuat di pencegahannya,” tutur Suharyanto.
Lebih lanjut, pengurangan risiko bencana ini masuk dalam fase sebelum terjadinya bencana. Kemudian melihat konteks di Provinsi Aceh, Kepala BNPB mengapresiasi pemerintah setempat dalam penanggulangan bencana di wilayah. Data BNPB menyebutkan jumlah bencana di Aceh pada periode Januari hingga Oktober 2024 tidak terlalu banyak.
Suharyanto menekankan, kesadaran dan kemampuan masyarakat Aceh yang meningkat berperan pada hasil baik dalam penanggulangan bencananya.
*Bantuan Darurat*
Sementara itu, di sela-sela rangkaian Peringatan Bulan PRB, Kepala BNPB Suharyanto menyempatkan untuk memberikan bantuan operasional di saat Pemerintah Aceh menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi basah.
Kepala BNPB memberikan bantuan darurat secara simbolis kepada Pj Gubenur Aceh di Pendopo Gubernur, Rabu (9/10).
Bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Aceh berupa dana siap pakai (DSP) sebesar Rp300 juta dan logistik peralatan, antara lain tenda pengungsi 6 unit, tenda keluarga 20 unit, mobil dapur lapangan 1 unit, _light tower_ 1 unit, perahu karet 3 unit, matras 200 lembar dan genset 5 unit.
Selanjutnya bantuan dukungan operasional kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Besar masing-masing DSP senilai Rp200 juta serta dukungan logistik peralatan berupa sembako 300 paket, makanan siap saji 300 paket, _hygiene kit_ 300 palet, kasur lipat 200 lembar, selimut 300 lembar, matras 300 lembar, pakaian pria 100 paket, pakaian wanita 100 paket, velbed 50 unit, genset 5 unit, _light tower_ 2 unit, tenda pengungsi 4 unit, tenda keluarga 50 unit, perahu karet dan mesin 1 unit, pompa alkon 3 unit dan solar panel 10 unit.(Iwan)