Bengkulu, — Dalam kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 yang berlangsung sejak 1 hingga 5 Juli, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PKS, Hj. Sri Astuti, S.Pd, SD, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program inisiatif pemerintah pusat, bukan daerah.
Hal ini disampaikannya merespons pertanyaan dari salah satu Ketua RT di kawasan Jalan Suprapto, Kota Bengkulu, yang mempertanyakan sumber anggaran program tersebut serta pelaksanaannya yang dinilai belum tepat sasaran.
“Program MBG ini murni dari pemerintah pusat, tapi karena anggarannya belum turun, sementara kebutuhan mendesak, jadi untuk saat ini masih ditalangi terlebih dahulu,” ungkap Hj. Sri Astuti saat berdialog dengan warga, Rabu (2/7).
Politisi perempuan PKS dari daerah pemilihan Kota Bengkulu itu menyebutkan bahwa program ini bertujuan baik, yakni untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting serta kekurangan gizi. Namun, ia mengakui adanya kendala di lapangan, termasuk persoalan distribusi dan pendataan penerima manfaat yang masih perlu evaluasi.
“Kritik dan masukan dari masyarakat sangat penting agar pelaksanaan program ini ke depan benar-benar menyasar yang membutuhkan,” tambahnya.
Sri Astuti juga berjanji akan menyampaikan aspirasi dan evaluasi masyarakat ini kepada pemerintah provinsi maupun pusat, agar implementasi program MBG di Kota Bengkulu dapat berjalan lebih baik dan merata.
Reses tersebut sekaligus menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan, tidak hanya terkait MBG, tetapi juga infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.(Iwan)
