Edwar Samsi : Sudah Kita Alokasikan Anggaran Rp 33,4 M
BENGKULU – Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang juga dialokasikan pada APBD Provinsi Bengkulu, menuai sorotan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu. Ini terungkap dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi ke Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu selaku mitra, Jum’at (27/5).
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM mengatakan, ada beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan dengan Dinkes tadi (kemarin, red). “Diantaranya terkait program JKN-KIS, dimana untuk realisasi program tersebut telah dialokasikan anggaran sekitar Rp 33,4 miliar bersumber dari APBD Provinsi,” ungkap Edwar.
Hanya saja, lanjut Edwar, program yang sangat dibutuhkan dan ditargetkan menyentuh masyarakat terutama yang tergolong tidka mampu, dalam perjalanannya tidak terserap secara maksimal. Penyebabnya karena kekurangan kepesertaan, yang datanya berdasarkan usulan langsung dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
“Fakta ini sangat disayangkan, apalagi kekurangan yang dimaksud mencapai 30 ribu. Sebenarnya program ini merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk meringankan masyarakat pada sektor kesehatan. Kita mendorong Dinkes provinsi dapat berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar serapannya nanti dapat maksimal,” kata Edwar.
Sementara itu, Kadinkes Provinsi Bengkulu, H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes, menindaklanjuti saran itu, dengan harapan serapan anggaran untuk JKN-KIS ini bisa maksimal dan menyentuh masyarakat. “Tentu saja kendala yang kita hadapi dalam realisasinya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya,” singkat Herwan. (09/Adv)
