Bengkulu – Dalam pelaksanaan kegiatan reses Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler S. IP, M. AP pada masa sidang pertama mulai tanggal 15 sampai 19 Maret Tahun 2022. Politisi muda PAN Dapil Kota Bengkulu itu menyerap banyak aspirasi rakyat. Diantaranya seperti disampaikan oleh Warga Jalan Gelatik RT 16 Kelurahan Cempaka Permai. Dimana warga disana mempertanyakan terkait Surat Edaran (SE) Atas Peraturan Walikota (Perwal) nomor 43 tahun 2019 terkait BPHTB yang dibatalkan oleh Gubernur, hingga persoalan dunia pendidikan, “Dari warga dikelurahan Cempaka Permai mereka mempertanyakan terkait SE Gubernur atas Perwal nomor 43 tahun 2019. Kemudian juga ada terkait kepastian SPP gratis untuk SMA/SMK,” ungkap Dempo Xler, pada RADAR INFORMASI NEWS. Com.
Kemudian terkait Surat Edaran (SE) No 420/2176/DIKBUD/2021 tentang pelaksanaan pembiayaan pada satuan pendidikan SAM/SMK/SLB yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu disebut mandul. Pasalnya sampai dengan saat ini masih ada SMA/SMK/SLB yang memungut iuran kepada wali murid dengan alibi kesepakatan komite sekolah.
“Bagi kami selaku masyarakat, yang namanya program pendidikan gratis bearti tidak ada pungutan lagi. Tapi faktanya masih ada sekolah yang memungut iuran, dan ironisnya dengan nilai atau nominal yang ditetapkan,” ungkap salah seorang warga diamini warga lainnya saat menghadiri reses yang digelar Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler,.
Jadi, lanjutnya, Iapun bingung dan menilai SE yang dimaksud mandul. Memang terkait masalah ini sempat dipertanyakannya kepada pihak sekolah, dan pihak sekolah menyatakan kalau tidak mampu tetap ada petimbangan. “Tapi masalahnyakan inikan program pendidikan gratis. Jadi mau wali murid mampu ataupun tidak, harusnya pendidikan itu gratis,” tegasnya.
Sementara itu, Dempo Xler mengaku prihati dengan persoalan ini, karena disatu sisi Pemprov memrogramkan program SPP gratis dan sisi lainnya sekolah cenderung tidak bisa menerapkannya. “Buktinya saat reses masyarakat masih mengeluhkan adanya praktik pungutan dilakukan sekolah, yang ironisnya berlindung dibalik kesepakatan komite,” sesal Dempo.
Dengan demikian, sambung Dempo, secara tidak langsung fakta ini menunjukkan kurangnya kontrol dari pemerintah terkait kebijakan program pendidikan gratis ini. “Kalau seperti ini siswa dan wali murid jadi bimbang untuk menyatakan sikap. Harusnya masalah ini dapat menjadi perhatian serius Pemprov dan OPD terkait,” ujar Politisi PAN ini.
Lebih jauh dikatakannya, pihaknya pada prinsipnya sangat mendukung program yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut. “Makanya sejak awal kita sudah mengingatkan agar dibuat saja Pergub ataupun Perdanya. Sehingga ada kepastian secara hukum, kalau sebatas SE jadinya menggantung dan bisa saja kedepannya semakin berpolemik,” singkat Dempo.
Selain itu. Dalam reses menjaring aspirasi masyarakat yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu masa sidang ke – satu tahun 2022. Ketua Komisi IV Dempo Xler, S.IP, M.AP, optimis perjuangkan Dunia Pendidikan. Acara tersebut digelar langsung di Hotel Jodipati Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu.
Dalam reses berlangsung tersebut, pihak Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga (SMKO) menyampaikan keluhan di sekokah tersebut. Keluhan itu terkait dengan anggaran yang diluncurkan ke sekolah itu masih ada kaitannya dengan OPD bersangkutan
Pihak sekolah tersebut meminta, fasilitas harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Seprti alat peraga olahraga dan sebagainya.
Ketua Komisi IV Dempo Xler menjelaskan, sekarang ini pembahasan ditingkat DPRD Provinsi Bengkulu membahas tentang dunia pendidikan dan tentang membrantaskan narkotika di Provinsi Bengkulu.
Lanjutnya, reses kali ini memang berbeda dari sebelumnya. Karena, dirinya akan fokus menyerap aspisari tentang dunia pendidikan serta ingin mempunyai masukkan dari sekolah dan satuan anti narkotika.
“Terkait SMKO itu sebelumnya saya pernah kunjungan kesana dengan cara diam – diam. Karena kalau saya terlalu formal nanti informasi tidak utuh yang saya dapatkan”, katanya .
Kemudian, ia tetap optimis memperjuangkan berbagai aspirasi itu pada rapat di DPRD nantinya. Karena, saat ini pihak DPRD fokus dalam menggodok – godok perda tentang dunia pendidikan dan narkotika.
“Sengaja saya mengundang pihak sekolah dan organasasi Sans agar mendapatkan masukkan serta mendapatkan aspriasi gang harus diperjuangan di Parlemen nantinya”, cetusnya
Untuk diketahui, hadir pada reses tersebut, Karang Taruna Kota Bengkulu, Sans Kota Bengkulu, Mahasiswa serta tamu undangan lainnya yang menyampaikan aspirasi. Selain itu, reses Ketua Komisi IV DPRD Provinsi itu juga dilaksanakan dengan peserta dari organisasi pemuda KNPI Kota Bengkulu, dari lembaga Kabahill, serta BM PAN. (09/ADV)
